News

Diperiksa Kejagung, Pemilik PT Sinar Jaya Group Dicecar Dugaan Praktik Korupsi di LPEI

Diperiksa Kejagung, Pemilik PT Sinar Jaya Group Dicecar Dugaan Praktik Korupsi di LPEI
Kapuspenkum Leonard Eben Eser (Dok. Puspenkum)

AKURAT.CO, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mencecar pemilik PT Sinar Jaya Group terkait dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019.

Saksi yang diperiksa berinisial CW. Dia ditengarai mengetahui permainan korupsi di LPEI.

"CW selaku Pemilik/Pengurus PT. Sinar Jaya Group, diperiksa terkait Buyer PT. Kemilau Harapan Prima yang menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer di kantornya, Rabu (1/12/202).

baca juga:

Saksi lain yang diperiksa adalah SBW selaku Direktur PT Karta Basuki Rahmat, diperiksa terkait debitur LPEI.

Dalam perkara ini, tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan menghalang-halangi atau merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019. Mereka dinilai mempersulit penyidik mengungkap korupsi biaya ekspor Rp4,7 triliun.

Ketujuh tersangkanya adalah IS, mantan Direktur Pelaksana UKM dan Asuransi Penjaminan LPEI tahun 2016-2018, NH, mantan Kepala Departemen Analisa Risiko Bisnis II LPEI tahun 2017-2018, EM, mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Makassar LPEI tahun 2019-2020 dan  CRGS, mantan Relationship Manager Division Unit Bisnis Tahun 2015-2020 pada LPEI Kanwil Surakarta.

Kemudian AA, Deputi Bisnis LPEI Kanwil Surakarta tahun 2016-2018, ML, mantan Kepala Departemen Bisnis UKMK LPEI, dan RAR pegawai Manajer Risiko PT BUS Indonesia.

Bahkan terbaru, tim penyidik menetapkan kuasa hukum ketujuh tersangka. Oknum pengacara ini diduga mengajari tersangka berbohong soal kasua LPEI.

Dalam perkara ini, LPEI diduga telah memberikan pembiayaan kepada debitur dengan sistem yang tidak baik. Akhirnya, terjadi peningkatan kredit macet per 31 Desember 2019 mencapai 23,39 persen.

Fasilitas pembiayaan itu diberikan kepada Group Walet, Group Johan Darsono, Duniatex Group, Group Bara Jaya Utama, Group Arkha, PT Cipta Srigati Lestari, PT Lautan Harmoni Sejahtera dan PT Kemilau Harapan Prima, serta PT Kemilau Kemas Timur.

Pembiayaan kepada para debitur tersebut sesuai dengan laporan sistem informasi manajemen resiko dalam posisi collectibility 5 (macet) per tanggal 31 Desember 2019.

"LPEI di dalam penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional kepada para debitur (perusahaan penerima pembiayaan), diduga dilakukan tanpa melalui prinsip tata kelola yang baik sehingga berdampak pada meningkatnya kredit macet/non-performing loan (NPL) pada tahun 2019 sebesar 23,39 persen," kata Leo.

Leo menyebutkan laporan keuangan LPEI pada 2019 itu mengalami kerugian senilai Rp4,7 triliun. Jumlah kerugian itu disebabkan adanya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

"Selanjutnya berdasarkan statement di laporan keuangan 2019, pembentukan CKPN di tahun 2019 meningkat 807,74 persen dari RKAT dengan konsekuensi berimbas pada provitabilitas (keuntungan)," lanjutnya.

Tak hanya itu, Leo mengungkap CKPN yang dilakukan tersebut untuk menangani potensi kerugian akibat naiknya angka kredit bermasalah. Penyebabnya, diduga karena kesembilan debitur mereka itu.

Menurut Leo pihak LPEI sebagai tim pengusul berikut dengan pejabat yang ada dalam struktur tersebut, tidak menerapkan prinsip terkait kebijakan LPEI. Prinsip itu tertuang dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0012/PDD/11/2010 tertanggal 30 November 2010 tentang Kebijakan Pembiayaan LPEI. Tak cukup sampai di situ, para debitur lembaga LPEI itu mengalami gagal bayar hingga mencapai Rp683,6 miliar yang terdiri dari nilai pokok Rp576 miliar dan denda Rp107,6 miliar. []