News

Dinyatakan Haram, Ini 5 Fakta Penting Fatwa PWNU Jatim Terkait Kripto

PWNU Jatim memfatwa haram mata uang kripto. Salah satu alasannya, transaksi aset kripto memungkinkan pemiliknya kehilangan legalitas transaksi.


Dinyatakan Haram, Ini 5 Fakta Penting Fatwa PWNU Jatim Terkait Kripto
Mata uang kripto. (lovemoney.com)

AKURAT.CO Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) telah mengeluarkan fatwa terkait penggunaan cryptocurrency. Dalam fatwa tersebut, PWNU Jatim menyatakan bahwa penggunaan uang kripto sifatnya adalah haram. Fatwa ini dikeluarkan setelah melakukan kajian forum bahtsul masail pada hari Minggu (24/10) lalu. 

Dilansir dari berbagai sumber, AKURAT.CO mengumpulkan sejumlah fakta penting terkait fatwa haram PWNU atas kripto. 

1. Diskusi bahtsul masail terkait uang kripto

Kajian lembaga berupa diskusi atau bahtsul masail digelar pada hari Minggu, 24 Oktober 2021 lalu dalam rangka perayaan Hari Santri 2021. Diskusi tersebut membahas dua topik utama yaitu mata uang kripto dalam pandangan fikih dan telaah UU tentang penodaan agama. Dalam pembahasan mata uang kripto, sejumlah ahli cryptocurrency juga didatangkan demi memberikan penjelasan secara terperinci dan valid terkait mata uang kripto. 

baca juga:

2. Keluarkan fatwa haram

Setelah melalui perdebatan dan diskusi, akhirnya PWNU Jatim memutuskan bahwa penggunaan mata uang kripto bersifat haram. Salah satu alasannya adalah transaksi aset kripto memungkinkan pemiliknya kehilangan legalitas transaksi. Selain itu, risiko penipuan yang bisa saja terjadi juga menjadi alasan dikeluarkannya fatwa haram tersebut. Meskipun pemerintah mengakui sebagai bahan komoditi, PWNU Jatim menyatakan bahwa mata uang kripto tidak bisa dilegalkan secara syariat. 

3. Tidak sesuai dengan kitab fikih

Peserta diskusi yang ada dalam musyawarah tersebut juga menyatakan bahwa mata uang kripto tidak memiliki manfaat secara syariat sehingga tidak sesuai dengan kitab fikih. Selain itu mata uang kripto juga tidak memenuhi unsur jual beli. Mata uang kripto juga dianggap cenderung memiliki unsur spekulasi dan tidak terukur sehingga lebih banyak mengandung praktik judi. 

4. Dilanjutkan ke Muktamar PBNU

PWNU Jatim juga menyadari bahwa praktik mata uang kripto memiliki jenis yang begitu beragam. Maka dari itu, diperlukan riset dan kajian yang lebih mendalam. Sedangkan nantinya fatwa PWNU Jatim ini akan dilanjutkan ke forum yang lebih besar yaitu Muktamar PBNU yang akan diadakan di Lampung pada bulan Desember 2021 mendatang. Selain itu, keputusan fatwa haram tersebut juga akan diserahkan ke pemerintah sebagai salah satu bentuk rekomendasi. 

5. Tanggapan fatwa haram kripto

Beragam tanggapan pun bermunculan terkait fatwa haram yang disampaikan oleh PWNU Jatim ini. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) menyatakan bahwa hukum yang berlaku saat ini masih tetap mengizinkan peredaran uang kripto. Sedangkan secara keseluruhan, para investor kripto juga tidak terpengaruh. Di sisi lain, MUI dan Muhammadiyah tidak mau terburu-buru menyampaikan fatwa haram dan hingga saat ini masih dalam proses kajian terkait penggunaan mata uang kripto. 

Sedangkan lembaga Fatwa Darul Ifta Al-Azhar Mesir menyatakan bahwa dalam kajian yang telah dilakukannya, Bitcoin bersifat haram secara syariat. Sedangkan Bitcoin adalah salah satu jenis mata uang kripto.[]