News

Dino Patti Jalal Minta Nama Anggota DPR Pendukung Pilpres Lewat MPR Diungkap ke Publik

Dengan demikian ketahuan siapa saja legislator yang ingin kembali lagi ke era sebelum reformasi


Dino Patti Jalal Minta Nama Anggota DPR Pendukung Pilpres Lewat MPR Diungkap ke Publik
Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global Dino Patti Djalal bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di ruang kerja pimpinan MPR, Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/2018) (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO  Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Jalal mengungkap adanya politisi di DPR yang mendukung rencana pemilihan presiden melalui MPR. Menurut dia, sangat ironi wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat justru merenggut dan merusak demokrasi. 

Ia meminta para wakil rakyat di Senayan yang mendukung ide pemilihan presiden melalui MPR itu harus diketahui nama-namanya. Agar masyarakat mengenalnya dan mendapat sanksi sosial pada Pileg 2024.

"Karenanya, nama-nama anggota DPR ini perlu diketahui publik agar konstituennya tidak lagi memilih mereka untuk masa jabatan selanjutnya. Ironis kalau ada anggota DPR yang justru renggut dan rusak demokrasi dari anak-anak kita yang akan mewarisi Indonesia ke depan," dilansir dari akun twiternya @dinopattijalal, Selasa (22/6/2021). 

Dukungan politik para anggota DPR itu, kata dia, menggiring proses demokrasi saat ini kembali ke masa Orde Baru. Karena itu, para wakil rakyat itu harus diketahui publik nama-nama mereka. 

"Anggota-anggota DPR yang kini aktif usulkan agar Presiden 2024 TIDAK LAGI DIPILIH langsung oleh RAKYAT tapi kembali dipilih MPR seperti zaman Orde Baru seharusnya diketahui publik nama-namanya," katanya. 

Dia yakin, para wakil rakyat yang mendukung ide pemilihan presiden lewat MPR itu tidak mewakili konstituennya. Menurut dia, mengembalikan pemilihan presiden lewat MPR akan mengembalikan politik transaksional dalam demokrasi. Politik uang bukannya hilang malah akan semakin terlokalisasi di Senayan. 

Maraknya politik uang itu, kata dia, bisa dilihat dari maraknya praktik korupsi yang melibatkan anggota DPR. Peluang itu akan semakin terbuka lebar bila Pilpres dilakukan di dalam gedung MPR. 

"Saya yakin para anggota DPR ini TIDAK mewakili pandangan konstituen mereka dalam usulkan ide parah itu. Pemilihan Presiden oleh MPR (bukan lagi oleh rakyat) pasti akan kembalikan politik uang& politik transaksional dalam demokrasi Indonesia, apalagi dengan maraknya kasus korupsi di DPR," ujarnya. 

Bila Pilpres dilakukan oleh anggota MPR, Pilpres yang akan datang tidak lagi menjadi milik rakyat. Pilpres oleh anggota MPR justru akan menjadi milik sponsor pendukung Capres. Akibatnya, Demokrasi hanya akan menjadi milik segelintir elite. Dia mengatakan, tidak ada jaminan Pilpres oleh anggota MPR akan bebas rekayasa dan bebas dari praktik suap. 

"Dalam situasi seperti ini, Presiden 2024 bukan lagi milik rakyat, tapi milik sponsor. Demokrasi akan jadi elitis. Tidak ada yang percaya pemilihan Presiden oleh MPR nantinya akan bebas rekayasa, kolusi & korupsi. Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi dikuasai elit," katanya.