News

Dinilai Tebang Pilih Tangani Kasus Korupsi, MAKI Gugat KPK Lewat Praperadilan

Dinilai Tebang Pilih Tangani Kasus Korupsi, MAKI Gugat KPK Lewat Praperadilan


Dinilai Tebang Pilih Tangani Kasus Korupsi, MAKI Gugat KPK Lewat Praperadilan
Koordinator MAKI Boyamin Saiman

AKURAT.CO, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut dilayangkan lantaran MAKI menilai KPK tebang pilih dalam proses penanganan korupsi.

Sidang perdana gugatan praperadilan tersebut sudah digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon. 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjabarkan ada 5 permohonan praperadilan yang diajukan pihaknya ke PN Jaksel.

"Hari ini sebenarnya terdapat 5 permohonan Praperadilan melawan KPK antara lain e-KTP, Helikopter AW 101, Century, Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna, dan Bansos. Namun KPK baru siap untuk persidangan Bansos dan lainnya ditunda 2 minggu," kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya pada Senin (5/4/2021).

Dalam permohonan gugatan praperadilan, Boyamin menjelaskan bahwa KPK telah menghentikan penyidikan secara tidak sah secara hukum dalam perkara korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). 

"Dalam penanganan perkara tersebut, diduga Termohon KPK menelantarkan 20 izin penggeledahan yang telah dikeluarkan oleh Dewas KPK," jelasnya.

Hal ini mengakibatkan belum lengkapnya berkas perkara para tersangka lainnya. "Dan belum dapat dilimpahkan berkas perkara untuk segera disidangkan," sambungnya. 

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa 20 izin penggeledahan yang dikeluarkan Dewas KPK untuk keperluan penanganan perkara tersebut. 

Namun sampai saat ini, KPK tidak melaksanakan seluruh izin tersebut. Bahkan MAKI sebagai pemohon praperadilan telah mengirimkan surat kepada Dewas. 

"Dugaan adanya penelantaran 20 izin penggeledahan tersebut, Pemohon telah membuat laporan kepada Dewas KPK agar kiranya dapat menegur Termohon untuk memastikan apakah izin penggeledahan telah dijalankan dan telah diselesaikan sebagaimana mestinya," ucapnya.

Masyarakat pun diminta untuk secara seksama mengawasi sidang ini. Dikatakan Boyamin bahwa sidang berikutnya akan dilaksanakan besok Selasa tanggal 6 April 2021.

Sidang tersebut akan mengagendakan pembacaan jawaban KPK untuk menanggapi Permohonan Praperadilan yang diajukan MAKI.

"Kita tunggu besok materi jawabannya," tantang Boyamin.[]

baca juga:

Yudi Permana

https://akurat.co

0 Comments

Leave a comment

Sorry, you mush first