News

Dinilai Langgar Administrasi Pemerintahan, PKS Minta Jokowi Pecat Andi Taufan Garuda Putra


Dinilai Langgar Administrasi Pemerintahan, PKS Minta Jokowi Pecat Andi Taufan Garuda Putra
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 14 staf khusus, yang empat di antaranya merupakan pendiri startup dan tetap menjabat di perusahaan rintisan tersebut. Mereka yakni Adamas Belva Syah Devara yang merupakan pendiri Ruang Guru, Putri Tanjung yang menjabat CEO dan Founder Creativepreneur. Selain itu Andi Taufan Garuda Putra, pendiri dan CEO fintech Amartha, dan Angkie Yudistia, pendiri Thisable Enterprise. ()

AKURAT.CO, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa surat yang ditandatangani Staf Khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra kepada para Camat se-Indonesia terkait Covid-19 merupakan pelanggaran berat berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Atas dugaan pelanggaran Andi Taufan itu seharusnya yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. 

Hal itu dikatakan Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (16/4/2020).

“Surat Saudara Andi Taufan sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi yang ditujukan langsung kepada para Camat se-Indonesia yang berpotensi menguntungkan dirinya dan pihak ketiga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan,” terang Pipin.

Menurut Pipin, Andi patut diduga keras melanggar Pasal 17 dan Pasal 42 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena telah melampaui kewenangannya, mencampuradukan wewenang, serta adanya konflik kepentingan.

“Pada pasal 17 ditegaskan bahwa pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, meliputi larangan melampaui wewenang dan mencampuradukan wewenang. Sedangkan pasal 42 menegaskan Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan,”  jelas Pipin.

Terhadap tindakannya tersebut, menurut Ketua Departemen Politik DPP PKS, yang bersangkutan tidak cukup hanya meminta maaf.

“Dalam Pasal 80 dan 81 dalam UU Administrasi Pemerintahan perbuatan Saudara Andi masuk dalam kategori pelanggaran berat dan sanksinya adalah pemberhentian tetap oleh atasannya,” terang Pipin

Dalam kondisi bencana seperti sekarang, menurut Pipin, seharusnya Presiden Jokowi bersikap tegas kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran berat.

“Saya mendesak agar Presiden Jokowi atau Menteri terkait segera mengambil tindakan tegas dengan memberhentikannya. Undang-undang harus ditegakkan bagi semua,” pungkasnya.[]