News

Dinilai Lama Urus Kasus Korupsi, Penyidik Polda Jateng Diadukan ke Propam Mabes Polri

Dia berharap penegak Hukum dalam hal ini Reskrimsus Tipidkor Polda Jateng tidak bertele-tele lagi dalam menyelesaikan kasus tipikor.


Dinilai Lama Urus Kasus Korupsi, Penyidik Polda Jateng Diadukan ke Propam Mabes Polri
Ketua Umum Jaringan Masyarakat Anti Korupsi Pemerhati Kebijakan Penggunaan Anggaran Negara (JAMAK PKPAN) Siswanto (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Ketua Umum Jaringan Masyarakat Anti Korupsi Pemerhati Kebijakan Penggunaan Anggaran Negara (JAMAK PKPAN), Siswanto melaporkan jajaran Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ke Propam Mabes Polri dan Kompolnas. Siswanto membuat laporan pengaduan Propam di Mabes POLRI dengan Nomor: SPSP2/1240/IV/2021/Bagyanduan pada Jumat (9/4/2021).

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pemalang (AMPP) ini mendapatkan Kuasa pendampingan untuk pelaporan lanjutan dari Ghozinun Nadjieb.

"Terkait telah terjadi dugaan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam menangani Laporan Polisi Nomor : STPA/604/IX/2020/Reskrimsus. Yang dilaporkan oleh Ghozinun Najib pada 24 September 2020 lalu," kata Siswanto dalam keterangannya kepada media ini, Senin (12/4/2021).

Siswanto menjelaskan dirinya prihatin dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan uang negara ini. Dia berharap penegak Hukum dalam hal ini Reskrimsus Tipidkor Polda Jateng tidak bertele-tele lagi dengan mengacu pada fakta persidangan Tipikor PN Semarang.

“Yang jelas jelas mereka berdua (Janri Sihombing dan Mohammad Arifin) yang menikmati uang Rp1 M masing masing Rp 500 juta. Dan mendesak Penyidik Tipidkor Polda Jateng segera menetapkan tersangka,” ungkapnya.

Laporan pada bulan September 2020 ke Reskrimsus Polda Jateng, ungkap Siswanto, dilaporkan Ghozinun Nadjieb sebagai salah satu pihak yang telah menjalankan putusan sidang Tipikor PN Semarang.

Dugaan keterlibatan pihak lain dalam hal ini Janri Sihombing dan Mohammad Arifin selaku Kepala DPU Pemalang saat itu (saat ini sebagai Sekda Pemalang) sudah terang benderang namun tidak tersentuh oleh Hukum dan tidak ada pemeriksaan kepada keduanya.

“Disini letak keanehannya dan ketidakadilannya,” ketus Siswanto.

Siswanto berharap agar Polda segera menetapkan tersangka karena seluruh bukti sudah lengkap berdasarkan hasil Putusan persidangan PN Tipikor Semarang kurang lebih 10 tahun yang lalu.

“Untuk 5 orang terdakwa yang sudah diputus bersalah sebagai Terpidana. Sehingga seluruh pembuktian adalah berdasar hasil putusan yang telah melalui proses pembuktian dipersidangan panjang dan menetapkan bahwa kerugian negara 1 M, dinikmati oleh Moh. Arifin (Sekda Pemalang) dan Janri Sihombing (pemilik perusahaan), jadi tidak ada alasan lagi bagi penyidik Krimsus Polda utk menunda nunda lagi proses ini,” tutup Siswanto.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu