News

Dinilai Cacat Moral, Lakpesdam PBNU Minta Presiden Joko Widodo Batalkan TWK Pegawai KPK

Lakpesdam PBNU meminta Jokowi turun tangan membatalkan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK.


Dinilai Cacat Moral, Lakpesdam PBNU Minta Presiden Joko Widodo Batalkan TWK Pegawai KPK
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan membatalkan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, tes tersebut dianggap cacat etik dan moral lantaran pertanyaan-pertanyaannya dianggap tidak bertanggung jawab. 

"Meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan TWK yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK. Karena pelaksanaan TWK catat etik-moral dan melanggar hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi oleh UUD 1945," tulis Lakpesdam PBNU dalam siaran pers yang ditandatangani oleh Ketua Rumadi Ahmad dan Marzuki Wahid, Sabtu (8/5/2021). 

Berikut pertanyaan-pertanyaan yang disebut Lakpesdam PBNU sebagai pertanyaan yang tak punya hubungan dengan wawasan kebangsaan. Di antaranya yaitu mengapa umur segini belum menikah?

Masihkah punya hasrat? 

Mau enggak jadi istri kedua saya?

Kalo pacaran ngapain aja? 

Kenapa anaknya sekolah di Sekolah Islam (SDIT)? 

Kalau sholat pakai qunut gak? Islamnya Islam apa? dan bagaimana kalau anaknya nikah beda agama?

"Lucu, seksis, rasis, diskriminatif, dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pertanyaan-pertanyaani ni ngawur, tidak profesional, dan mengarah kepada ranah personal (private affairs)," tulisnya. 

Lakpesdam PBNU menyatakan, TWK yang diselenggarakan KPK bukan tes masuk menjadi ASN. Pegawai KPK yang dites adalah mereka yang sudah lama bekerja di KPK, terbukti memiliki kompetensi dalam pemberantasan korupsi, dan sebagian dari mereka sedang menangani kasus korupsi mega proyek yang sangat serius.

"Oleh karena itu, TWK tidak bisa dijadikan alat untuk mengeluarkan pegawai KPK yang sudah lama bergelut dalam pemberantasan korupsi," katanya. []

Arief Munandar

https://akurat.co