News

Dinilai Bermasalah, Pimpinan KPK Diminta Merehabilitasi 75 Pegawai Tak Lulus TWK

Pimpinan KPK harus mengikuti arahan Presiden sebagai solusi dengan cara mencabut SK penonaktifan pegawai KPK


Dinilai Bermasalah, Pimpinan KPK Diminta Merehabilitasi 75 Pegawai Tak Lulus TWK
Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan keterangan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di ruang pertemuan, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Dalam pertemuan ini kedua lembaga negara membahas berbagai pencegahan korupsi. Namun dalam praktek pemberantasan korupsi tidak boleh sampai mengganggu ekonomi nasional dan investasi. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi ASN dinilai bermasalah dilihat dari berbagai perspektif. Karena itu, pimpinan KPK harus mengikuti arahan Presiden sebagai solusi dengan cara mencabut SK penonaktifan pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Pimpinan KPK harus merehabilitasi nama pegawai-pegawai yang tidak lolos atau dinyatakan tidak memenuhi syarat TWK," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Budiarto dalam keterangannya, Selasa (25/5/2021).

Pernyataan Aan menjadi salah satu rekomendasi Seminar Nasional dengan tema Solusi Alih Status Pegawai KPK dihadiri narasumber Prof Sudarsono (Perspektif Hukum HANUB), Fachrizal Afandi, Phd (Perspektif Hukum Pidana UB), Ali Mashuri, S.Psi., M.Sc., PhD (Perspektif psikologi), Novariza (Wadah KPK), Hotman Tambunan (Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK), Bivitri Susanti (STH Indonesia Jentera), dan Dr Dhia Al Uyun (FH UB).

Selain itu, kata Aan, pakar merekomendasikan Pegawai KPK harus dialihkan menjadi ASN tanpa melalui syarat test karena sifatnya adalah pengalihan bukan rekrutmen sepanjang ketentuan Undang-Undang 19 Tahun 2019 masih belum diubah.

Pimpinan KPK juga harus melantik semua pegawai tanpa terkecuali dalam proses pelantikan. Dan Pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat maka dapat melakukan upaya hukum apabilan pimpinan KPK masih bersikukuh tidak menjalankan saran untuk mencabut keputusan penonaktifan. 

"Idealnya melakukan revisi Undang-undang 19 Tahun 2019 atau lebih singkatnya adalah dilakukan pecabutan Undang-Undang 19 Tahun 2019," kata Aan.

Lebih jauh, Aan membahas TWK dari berbagai perspektif. Dari sudut pandang konstitusi, substansi dan pelaksanaannya dinilai melanggar prinsip HAM sebagaimana diatur dalam pasal 28J dan 28I Undang-Undang Dasar, karena mengakibat terampasnya hak atas pekerjaan, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, dan pelanggaran hak atas keyakinan karena menyinggung kebebasan beragama seseorang yang merupakan forum internum.

Dari sudut pandang Psikometri juga dinilai tidak kredibel secara ilmiah dan keputusan yang diambil kurang meyakinkan karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas ilmiah.

TWK dinilai tidak ada informasi mengenai validitas, reliabilitas, norma. Lalu validitas Concurrent belum jelas: kemampuan afektif potensial mensubordinasi kemampuan actual (missal portofolio).