Ekonomi

Dilematis, China Bisa Saja Ambil Alih Kepemilikan Mayoritas Saham Proyek Kereta Cepat!

proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa beresiko diambil oleh konsorsium China jika tak mampu memenuhi menyetor dana ekuitas dasar


Dilematis, China Bisa Saja Ambil Alih Kepemilikan Mayoritas Saham Proyek Kereta Cepat!
Pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung di Kawasan Jati Cempaka, Bekasi, Kamis, (20/8/2020). Progres proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sudah mencapai 53,30%. Adapun pembebasan lahan untuk proyek ini sudah mencapai 100%, atau sebesar 8.451 bidang tanah (6.314.123 meter persegi). (AKURAT.CO/Dharma WIjayanto)

AKURAT.CO Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berisiko diambil oleh konsorsium China jika tak mampu memenuhi menyetor dana ekuitas dasar.

Seperti diketahui, operator proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, merupakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dimana konsorsium dari Indonesia dipegang oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PSBI adalah konsorsium yang berisi empat BUMN, yakni Wijaya Karya, KAI, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII. Konsorsium ini memiliki 60 persen saham di KCIC.

Kemudian, 40 persen saham KCIC digenggam oleh Beijing Yawan HSR Co.Ltd, yang terdiri dari China Railway International Co. Ltd, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corporation.

Kemudian untuk pembiayaan sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman China Development Bank (CBD) dengan tenor 40 tahun serta bunga 2 persen per tahun.

Namun dalam perjalanannya, masalah proyek ini ternyata mengalami cost over run atau membengkak hingga sekitar Rp114,40 triliun. Hingga konsorsium Indonesia yang tidak sanggup menyetor dana ekuitas dasar karena kondisi finansial.

Sehingga Abra mengatakan konsenkuensinya konsorsium dari China juga bakal menunda setoran modal, yang berujung pada penundaan pinjaman dari lender yakni CDB.

Pada akhirnya ini yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mendanai proyek kereta cepat ini lewat APBN melalui suntikan dana lewat PNM sesuatu ketentuan Perpres 93/2021.

" CDB itu belum mau menambah pinjaman karena dana ekuitas dasar dari BUMN kita kurang, mereka mau melanjutkan pinjaman, atau buka komunikasi, jika dipenuhi dulu. Akhirnya kan kita rencana dengan PNM," ujarnya saat dihubungi, Kamis (14/10/2021).