News

Dilaporkan Novel Baswedan Cs ke Dewas KPK, Alexander: Biarin Saja, Itu Hak Mereka!

Alexander Marwata dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena diduga melakukan pelanggaran etik.


Dilaporkan Novel Baswedan Cs ke Dewas KPK, Alexander: Biarin Saja, Itu Hak Mereka!
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konfrensi pers di gedung KPK (AKURAT.CO/Aricho )

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menanggapi santai pelaporan kepada Dewan Pengawas KPK dugaan pelanggaran etik. Alex mengatakan yang dilakukan Novel Bawedan Cs adalah hak mereka.

“Biarin saja mereka melaporkan pimpinan kemana-mana. Itu hak mereka,” kata Alex dalam keterangannya tertulisnya pada Minggu (22/8/2021).

Alex menegaskan tak ambil pusing dengan pelaporan  dugaan pelanggaran etik. Dirinya siap memberikan klarifikasi soal tudingan itu.

“Saya nggak peduli,” tegas Alex.

Alexander Marwata dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena diduga melakukan pelanggaran etik. Laporan ke Dewas KPK itu disampaikan 57 pegawai yang tak lulus asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Perwakilan 57 pegawai KPK nonaktif, Hotman Tambunan mengatakan, pihaknya telah mengirimkan dua surat kepada Dewas Pengawas.

"Laporan pertama adalah dugaan pelanggaran etik dan perilaku oleh Wakil Ketua KPK AM (Alexander Marwata)," kata perwakilan 57 pegawai, Hotman Tambunan, melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/8/2021).

Hotman mengatakan, Alexander diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku karena melakukan konferensi pers yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan bagi pegawai nonaktif pada 25 Mei 2021.

Hotman menyebut perbuatan tersebut diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku insan KPK, yaitu nilai dasar keadilan, Pasal 6 Ayat (2) Huruf d; Pasal 6 Ayat (1) Huruf a; Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (1) Huruf c. 

Laporan dugaan pelanggaran etik itu diajukan oleh tujuh pegawai yang menjadi perwakilan 57 pegawai KPK pada tanggal 18 Agustus 2021. Mereka adalah Harun Al Rasyid, Yudi Purnomo, Sujanarko, Aulia Postiera, Novel Baswedan, Rizka Anungnata, dan Rasamala Aritonang.

Hotman mengatakan, perwakilan pegawai juga mengirimakn surat Permohonan Pengawasan Pelaksanaan Tindakan Korektif Ombudsman dan Rekomendasi Komnas HAM pada  19 Agustus 2021.

Ombudsman RI diketahui telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya dan menyatakan adanya maladministrasi dalam pelaksanaan TWK berupa ketidaktaatan dan pengabaian pada peraturan perundang-undangan, kesalahan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang.

Sementara itu, Komnas HAM telah telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya dan menyatakan adanya 11 pelanggaran HAM pada pegawai KPK dalam pelaksanaan TWK berupa.

Kesebelas hak yang dilanggar adalah hak atas keadilan dan kepastian hukum; hak perempuan; hak untuk tidak didiskriminasi; hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan; hak atas pekerjaan; hak atas rasa aman.

Selanjutnya, hak atas informasi; hak atas privasi; hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat; hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan; dan hak atas kebebasan berpendapat.

Atas temuan-temuan tersebut, Ombudsman RI dan KomnasHAM RI telah memberikan tindakan korektif dan rekomendasi untuk dilaksanakan oleh Pimpinan KPK. []