News

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Diduga Menghina Pegawai Tak Lolos Tes

Pernyataan Alexander yang menyebut 51 pegawai KPK tidak bisa dilakukan pembinaan diduga melanggar empat pasal


Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Diduga Menghina Pegawai Tak Lolos Tes
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konfrensi pers di gedung KPK (AKURAT.CO/Aricho )

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran etik. Pelaporan Alexander ke Dewas disampaikan 57 pegawai yang tak lulus asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Perwakilan 57 pegawai KPK nonaktif, Hotman Tambunan mengatakan pihaknya telah mengirimkan dua surat laporan kepada Dewas. Salah satu surat berisi pelaporan Alexander.

"Laporan pertama adalah dugaan pelanggaran etik dan perilaku oleh Wakil Ketua KPK AM (Alexander Marwata)," kata Hotman melalui pernyataan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu (21/8/2021).

Hotman mengatakan, Alexander diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku atas pernyataannya yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap 51 pegawai nonaktif. Pernyataan itu disampaikan Alexander saat memberikan penjelasan publik pada 25 Mei 2021.

Pernyataan Alex yang dimaksud Hotman cs adalah "...sedangkan yang 51 orang, kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya merah dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan...".

"Pernyataan 'warnanya sudah merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan' yang disematkan kepada 51 orang pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN telah merugikan," kata Hotman.

Hotman menyebut Alexander diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku insan KPK, yaitu nilai dasar keadilan, Pasal 6 Ayat (2) Huruf d; Pasal 6 Ayat (1) Huruf a; Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (1) Huruf c.

Laporan dugaan pelanggaran etik diajukan oleh tujuh pegawai yang menjadi perwakilan 57 pegawai KPK pada tanggal 18 Agustus 2021. Mereka adalah Harun Al Rasyid, Yudi Purnomo, Sujanarko, Aulia Postiera, Novel Baswedan, Rizka Anungnata, dan Rasamala Aritonang.

Selain melaporkan Alexander, perwakilan pegawai juga mengirimakn surat Permohonan Pengawasan Pelaksanaan Tindakan Korektif Ombudsman dan Rekomendasi Komnas HAM" kepada Dewas pada tanggal 19 Agustus 2021.

Ombudsman diketahui telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya dan menyatakan terjadi malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK berupa ketidaktaatan dan pengabaian pada peraturan perundang-undangan, kesalahan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang.

Komnas HAM juga telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya, dan menyatakan terdapat 11 benuk pelanggaran hak asasi pada pegawai KPK dalam pelaksanaan TWK. Ke-11 hak yang dilanggar adalah hak atas keadilan dan kepastian hukum; hak perempuan; hak untuk tidak didiskriminasi; hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan; hak atas pekerjaan; hak atas rasa aman.

Selanjutnya, hak atas informasi; hak atas privasi; hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat; hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan; dan hak atas kebebasan berpendapat.

Atas temuan tersebut, Ombudsman dan Komnas HAM telah memberikan tindakan korektif dan rekomendasi untuk dilaksanakan oleh Pimpinan KPK.

"Mohon kiranya agar Dewas dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tepat waktu dan untuk menghindari kerugian dan tindakan sewenang-wenang lebih lanjut pada pegawai KPK," ungkap Hotman menukil isi surat.

Permohonan disampaikan kepada Dewas, menurut Hotman, agar KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu berjalan berdasarkan asas pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah ditentukan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yaitu untuk memastikan tegaknya hukum dan kepercayaan publik atas lembaga KPK.[]