News

Dilantik Jadi Komisioner KIP 2022-2026, Arya Sandhiyudha Usung Konsep Akselerasi Penyelesaian Sengketa

Komisioner KIP Arya Sandhiyudha menyatakan, tugas pokok KIP adalah menyelesaikan sengketa-sengketa informasi secara cepat dan tepat.


Dilantik Jadi Komisioner KIP 2022-2026, Arya Sandhiyudha Usung Konsep Akselerasi Penyelesaian Sengketa
Komisioner KIP Pusat Periode 2022-2026, Arya Sandhiyudha (AKURAT.CO/Badri)

AKURAT.CO Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyudha mengatakan, dirinya bersama enam komisioner KIP baru lainnya bakal segera bekerja setelah dilantik.

Ia menerangkan, pada tahap awal, para komisioner akan menyamakan gagasan masing-masing terlebih dahulu sehingga menjadi gagasan kolektif. Sebab, kata dia, prinsip pengambilan keputusan di KIP bersifat kolektif kolegial. 

Dia memastikan, Komisioner KIP akan melaksanakan tugasnya sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat (PerKIP). 

baca juga:

"Yang terpenting adalah komitmen etos kerja yang spartan dan seluruh komisioner menjalankan sumpah jabatannya dengan baik," katanya usai pelantikannya di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Secara pribadi, mantan Komisioner KIP DKI Jakarta itu menyatakan, tugas pokok KIP adalah menyelesaikan sengketa-sengketa informasi secara cepat dan tepat. Sehingga sengketa informasi tidak menumpuk dan terwariskan ke komisioner berikut-berikutnya. 

"KIP ini kan kuasi yudisial yang menangani sengketa informasi dari berbagai jenis sengketa dan kita punya tanggung jawab misalnya mengakselerasi penyelesaian sengketa informasi yang merupakan tanggung jawab utama," katanya. 

Untuk mengakselerasi penyelesaian sengekata itu, dia mengaku memiliki cara yang boleh jadi terobosan penting untuk mewujudkan percepatan penyelesaian sengekata informasi. Saat menjadi komisioner KIP di Jakarta, dia dan komisioner lain menghadapi tumpukan dokumen sengeketa informasi yang tak ada penyelesaiannya selama tiga tahun. 

"Sengketa informasi itu kita bisa selesaikan dalam 100 hari. Itu kan sebenarnya bukannya mengubah peraturannya. Peraturannya tetap, pedomannya tetap, model sidangnya tetap tapi yang diubah adalah cara kita menyelesaikan sehingga yang menumpuk tiga tahun bisa selesai 100 hari. Itu sebenarnya terobosan-terobosan yang nantinya harus disepakati," katanya. 

Dia menambahkan, untuk mengakselerasi penyelesaian sengketa itu, diperlukan langkah-langkah taktis. Misalnya dengan membuat klastering sengketanya, lalu metapkan approachment per sengketa, ataupun menyederhanakan jumlah majelis komisioner yang tangani perkara tertentu pada kasus-kasus tertentu. 

"Termasuk juga ide tentang revisi peraturan komisi informasi tentang prosedur atau proses penyelesaian sengketa informasi misalnya Hakim atau majelis komisioner biasanya dalam sidang itu ada tiga, untuk kasus-kasus tertentu misalnya dimungkinkan hanya satu. Itu salah satu gagasan dan perlu kesepakatan bersama," katanya. []