News

Dijatuhi Sanksi Demosi 2 Tahun, Brigadir FF Enggan Ajukan Banding

Dijatuhi Sanksi Demosi 2 Tahun, Brigadir FF Enggan Ajukan Banding
Eks BA Roprovos Divpropam, Brigadir Frillyan Fitri Rosadi (FF) (YouTube/Polri TV)

AKURAT.CO, Mantan BA Roprovos Divpropam, Brigadir Frillyan Fitri Rosadi (FF) tidak mengajukan banding atas putusan sidang etik terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. 

Asal tahu saja, Brigadir FF hasil sidang etik kemarin memutuskan Brigadir Frillyan Fitri Rosadi (FF) dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan selama dua tahun karena terbukti tidak profesional terkait kasus pembunuhan Brigadir J. 

"Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan tidak banding," kata Jubir Divhumas Polri Kombes Ade Yahya di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

baca juga:

Dikonfirmasi secara terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Brigadir FF terbukti telah melakukan intimidasi kepada dua orang wartawan saat meliput di rumah Irjen Ferdy Sambo dengan cara merampas ponselnya kemudian menghapus gambar, foto, dan video milik jurnalis saat bertugas menjaga rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling III.

"Dia dan Bharada S yang merampas HP media saat peliputan," kata Dedi.

Sebagai informasi, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara resmi menjatuhkan sanksi berupa demosi selama dua tahun kepada mantan BA Roprovos Divpropam Polri Brigadir Frillyan Fitri Rosadi alias Brigadir FF terkait kasus pembunuhan kepada Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

"Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama dua tahun," ujar Ketua sidang KKEP Kombes Pol Rahmat Pamuji dikutip dari YouTube Polri TV, Rabu (13/9/2022). 

Selain itu, perbuatan Brigadir FF juga dinilai tercela. Sehingga Brigadir FF juga diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan.

"Memberikan sanksi berupa sanksi etika, yaitu a, perbuatan terduga pelanggar sebagai perbuatan tercela, b, terduga pelanggar wajib meminta maaf secara lisan di hadapan sidang komisi kode etik Polri dan secara tertulis ke pimpinan Polri," lanjutnya.

Brigadir FF dinilai telah terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau pasal 5 ayat 1 huruf c Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Diketahui, Sidang KKEP Frillyan digelar sejak Selasa (13/9/2022) pukul 13.00 WIB kemarin. Dalam persidangan, tim KKEP menghadirkan empat orang saksi.

"Kompol SM, Ipda DDC, Briptu FDA dan Bharada S (Sadam). Sedangkan wujud perbuatan yaitu ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas," kata Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Nurul Azizah.  []