Ekonomi

Dihadapan Wakil Rakyat, Bos KAI Tagih Utang Rp257,87 Miliar ke Pemerintah


Dihadapan Wakil Rakyat, Bos KAI Tagih Utang Rp257,87 Miliar ke Pemerintah
Suasana rapat paripurna DPR ke-6 masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Adapun agenda rapat paripurna ke-6 ini di antaranya pembacaan laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Rancangan Peraturan DPR RI Tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; pembacaan laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Prolegnas RUU Tahun 2020-2024, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Didiek Hartantyo buka-bukaan terkait jumlah utang pemerintah kepada perseroan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (30/6/2020).

Ia mengungkapkan secara keseluruhan pemerintah memiliki utang sebesar Rp257,87 miliar kepada KAI, dengan rincian utang dari tahun 2015, 2016 dan 2019 yang dipergunakan untuk Public Service Obligation (PSO).

"Jadi untuk tahun 2015, yang sudah dilakukan audit di tahun 2016 berdasarkan LHP Nomor 34 tanggal 21 Agustus 2016, maka pemerintah dinyatakan kurang bayar Rp 108 miliar," jelas Didiek.

Lalu untuk utang tahun 2016, sesuai dengan LHP BPK 2016, pemerintah tercatat berutang sebesar Rp 2,2 miliar. Sementara untuk tahun 2019, sesuai BA BPK 2019, pemerintah berutang Rp 147,38 miliar.

"Dengan demikian setelah ditotal, maka jumlah utang pemerintah kepada KAI mencapai Rp257,87 miliar," terangnya di hadapan DPR RI.

Didiek meyakini pembayaran utang ini akan membantu likuiditas KAI dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan perseroan menurun lantaran operasional Kereta Api (KAI) juga menurun.

"Operasional KAI kalau dilihat hanya 7 persen. Biasanya kami dapat Rp33 miliar dalam sehari, sekarang hanya Rp300 hingga Rp400 juta sehari, makanya ini kami lakukan dengan stress test dan dampaknya sudah mulai dari pertengahan Maret lalu," paparnya dalam rapat DPR RI itu.

Didiek menambahkan, selain membantu likuiditas, pembayaran utang ini akan memberikan keyakinan bagi stakeholder KAI seperti masyarakat, kreditur, mitra dan lainnya akan kepastian kolektabilitas piutang pemerintah sehingga akan meningkatkan kepercayaan.

"Kemudian, KAI juga tidak perlu mengajukan permohonan penghapusan piutang kepada pemegang saham," tandasnya.[]