Ekonomi

Dihadapan DPR, Jokowi Tegaskan Dukungan ke UMKM Agar Segera Naik Kelas

Sampai saat ini sudah 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024 mendatang.

Dihadapan DPR, Jokowi Tegaskan Dukungan ke UMKM Agar Segera Naik Kelas
Presiden Joko Widodo menyapa anggota dewan saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai baju adat Paksian dari Bangka Belitung saat menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR. Jokowi menjelaskan makna motif dan filosofi warna dari baju adat yang dipakainya itu. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan bahwa UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas.

Sebab, lanjutnya, seperti yang kita ketahui digitalisasi ekonomi telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan UMKM.

"Sampai saat ini sudah 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024 mendatang," ucapnya dalam Sidang Pengantar RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya pada Selasa (16/8/2022).

baca juga:

Lebih lanjut Jokowi Menjelaskan bahwa berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah diharapkan akan menyerap produk UMKM.

"Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, danBUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akanterus didisiplinkan," tegasnya.

Kemudian, lanjutnya, di sisi belanja reformasi dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif,dan menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, tambahnya, dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan.

"Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi,khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkanuntuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat danDaerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja. Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran, BUMN, BLU, Lembaga PengelolaInvestasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV)," ucapnya.

Serta, tambahnya, mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Ultra Mikro.

"Pemerintah juga memanfaatkan saldo anggaran lebih(SAL) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien," tukasnya.[]