News

Diduga Ada Rasuah, Sejumlah Transaksi Saham di PT Asabri Dikorek Kejagung

Penyidik pidana khusus memeriksa sejumlah saksi terkait transaksi saham PT Asabri.


Diduga Ada Rasuah, Sejumlah Transaksi Saham di PT Asabri Dikorek Kejagung
Gedung Bundar Jampidsus. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Penyidikan kasus penyelewengan dana PT Asabri mulai menelisik keterlibatan Manajer Investasi dari perusahaan sekuritas. Penyidik pidana khusus memeriksa sejumlah saksi terkait transaksi saham di PT Asabri.

Pada Selasa (15/6/2021) kemarin, penyidik memeriksa tiga saksi yakni EHP selaku Dirut PT Insight Investment Management. Saksi SW selaku CEO PT Corfina Group dan WM selaku Dirut PT Ricobana Abadi.

Hari ini, Rabu (16/6/2021), penyidik kembali memeriksa empat saksi. Dua di antara saksi diperiksa soal MI PT Asabri.

"Saksi REZ bin RZ selaku Direktur PT. Maybank Aset Management. Saksi diperiksa terkait Manajer Investasi (MI)-nya PT. Maybank Aset Management. RA selaku Komisaris PT. Pool Advista Aset Manajemen. Saksi diperiksa terkait Manajer Investasi (MI)-nya PT. Pool Advista Aset Manajemen," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di kantornya.

Lalu JWH selaku Direktur Utama PT. SMR Utama, Tbk dan GB selaki Direktur PT SMR Utama. Tbk. Dua saksi ini diperiksa terkait kepemilikan saham SMRU.

Leo mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk mencari fakta hukum mengenai suatu peristiwa pidana dalam hal ini Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. Asabri.

Diketahui, Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri terjadi pada kurun waktu 2012 sampai 2019. PT Asabri (Persero) melakukan kerja sama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi PT Asabri (Persero) dalam investasi pembelian saham diduga langgar hukum.

"Perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

Atas perbuatan tersebut, Kejagung menyangka ketujuh orang di atas melanggar sangkaan Primair, yakni Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidairnya, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctyo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. []