Ekonomi

Didepan DPR, Erick Sebut Ada 17 BUMN Berselisih Secara Hukum


Didepan DPR, Erick Sebut Ada 17 BUMN Berselisih Secara Hukum
Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2019 dan road map Kementerian BUMN dalam beberapa tahun ke depan. Adapun realisasi anggaran kementerian pada 2019 senilai Rp202,52 miliar dari pagu yang diberikan Rp208 miliar. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan terdapat 17 perusahaan pelat merah yang berselisih secara hukum satu sama lain. Bahkan, prosesnya sudah sampai ke Mahkamah Agung serta Pengadilan.

Hal itu diungkapkan Erick saat memperkenalkan Deputi Bidang Hukum dan Perundang Undangan Kementerian BUMN Inspektur Jenderal Carlo Brix saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI hari ini, Kamis (20/2/2020).

"Disini ada Deputi Bidang Hukum Pak Carlo, yang saya tugaskan untuk langkah 100 harinya yaitu banyak antara BUMN dispute kalau enggak salah ada 17. Katanya keluarga kok ribut keluar. Makanya program 100 hari Pak Carlo kalau enggak bisa selesai, baru kita liat mana perdata mana perdana baru diputuskan keluar," jelas Mantan Bos Mahaka Group itu.

Erick Thohir pun menyebut jika saat ini sudah ada 8 yang sudah settle, sehingga tinggal 9 perseroan yang masih dispute agar bisa dicarikan jalan keluar. Selain itu, tugas lain Carlo yaitu memetakan proses kebijakan yang sudah berjalan dengan benar dan tidak benar.

"Nah ini kita maping yang sebelum dan kedepan supaya kita tidak mau nanti temen-temen direksi BUMN ketika melakukan kebijakan secara bisnis tapi akhirnya masuk kedalam kerugian negara," terang Erick.

Tak hanya itu, Erick juga memperkenalkan Sekretarisnya yaitu Susyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Erick pun menyebut ketertarikannya membawa Sesmen dari Kementerian ESDM karena kementerian yang dipimpinnya memiliki hubungan yang terbesar adalah PLN dan Pertamina.

"Apalagi kita sekarang sudah menangani bagaimana gas harua turun 6 dolar, bagaimana impor harus ditekan, bagaiamana di PLN sendiri yang namanya powerplan diubah jadi gas nah hal-hal ini cukup kompleks jadi karena itu saya mengarahkan Pak Sesmen yang punya background yang mumpuni supaya kita tidak mengulang tapi kita sinergikan," jelas Erick Thohir.[]