News

Dibubarkan, FPI Bakal Gugat Pemerintah ke PTUN

Sugito mengaku akan berdiskusi dengan tim kuasa hukum FPI sebelum melayangkan permohonan ke PTUN.


Dibubarkan, FPI Bakal Gugat Pemerintah ke PTUN
Aparat gabungan geruduk markas FPI di Petamburan, Rabu (30/12/2020). (AKURAT.CO/Miftahul Munir)

AKURAT.CO, Ketua Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI), Sugito Atmo Prawiro akan mengajukan gugatan terkait pembubaran FPI ke  Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN).

Sugito mengaku akan berdiskusi dengan tim kuasa hukum FPI sebelum melayangkan permohonan ke PTUN. Dia pun tidak mempermasalahkan pembubaran FPI yang sudah diumumkan oleh Pemerintah.

"Oh tidak masalah nanti, kami gugat secara hukum, kami akan layangkan gugatan atas putusan tersebut. Kami akan ketemu dengan tim hukum untuk ke PTUN," kata Sugito di Petamburan, Rabu (30/12/2020).

Saat ditanya apakah FPI bakal ganti nama, selaku kuasa hukum, Sugito mengaku tidak berkapasitas untuk menjawabnya.

"Akan kita diskusikan dulu dengan DPP FPI (soal ganti nama), kita kan posisi hanya kuasa hukum. Dulu pernah tahun 2018, tapi ada kendala. Nanti kami akan lebih serius," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas FPI dalam bentuk apapun.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai 'legal standing' baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Dia mengatakan, FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, "sweeping" secara sepihak, provokasi dan lainnya.

Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK, tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," tegas Mahfud.

Hal itu, menurut Mahfud, juga tertuang dalam keputusan bersama 6 pejabat tinggi di kementerian/lembaga yaitu Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Jhonny G Plate, Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafly Amar.[]