News

Diberhentikan dari KPK, Novel Baswedan Cs Tak Dapat Pesangon

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan pegawai KPK yang berhenti dengan hormat hanya menerima tunjangan hari tua sebagai pengganti manfaat pensiun


Diberhentikan dari KPK, Novel Baswedan Cs Tak Dapat Pesangon
Penyidik KPK Novel Baswedan (kiri) bersama Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di dekat kediamannya, di Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (17/6). Wadah Pegawai KPK mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. ( ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

AKURAT.CO, Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama 55 pegawai lainnya yang diberhentikan per 30 September tak akan dapat pesangon. Mereka hanya mengantongi uang tunjangan hari tua.

"Pegawai KPK yang berhenti dengan hormat memang tidak mendapatkan pesangon dan uang pensiun, namun KPK memberikan tunjangan hari tua sebagai pengganti manfaat pensiun," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Ali menyampaikan tunjangan hari tua merupakan dana tunai yang diberikan oleh KPK sebagai jaminan kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas (purnatugas). Termasuk segala manfaat atau fasilitas lain yang menjadi bagian dari "benefit" kepesertaan program tunjangan hari tua yang besarannya ditetapkan KPK dan pengelolaannya dilakukan BPJS Ketenagakerjaan serta pihak ketiga yang ditunjuk.

Pelaksanaan tunjangan hari tua tersebut, kata Ali, diatur secara rinci melalui Perkom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai serta Keputusan Sekjen KPK Nomor 390 Tahun 2018 tentang Alokasi Iuran Tunjangan Hari Tua untuk Tim Penasihat/Pegawai KPK.

"Besaran iuran tunjangan hari tua tiap bulannya, yaitu senilai 16 persen yang dihitung berdasarkan gaji terdiri atas 13 persen berasal dari APBN dan 3 persen dari kontribusi pegawai di mana iurannya dikumpulkan sejak seseorang diangkat menjadi pegawai," kata Ali.

Ali mengatakan pemenuhan hak keuangan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan sekaligus penghargaan atas profesionalitas, jasa, dan pengabdian insan KPK selama melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di KPK.

Untuk diketahui, KPK akan memberhentikan dengan hormat 56 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) per 30 September 2021.

Pemberhentian 56 pegawai berdasarkan keputusan rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta lima Pimpinan KPK bersama Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Hukum, dan Plt Kepala Biro SDM KPK pada 13 September 2021 di Gedung BKN, Jakarta.

Berdasarkan keputusan rakor tersebut, KPK akan mengangkat dan melantik 18 orang pegawai KPK yang telah mengikuti dan lulus diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. Kemudian kepada tiga orang pegawai KPK yang baru menyelesaikan tugas dari luar negeri untuk mengikuti asesmen TWK yang akan dimulai pada 20 September 2021.

Sebelumnya, KPK bekerja sama dengan BKN melaksanakan TWK pada 18 Maret sampai dengan 9 April 2021 kepada sejumlah 1.351 pegawai.

Adapun hasilnya, yakni pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang, pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang, pegawai yang tidak hadir sebanyak delapan orang dengan alasan sedang melaksanakan tugas belajar di luar negeri tiga orang, pensiun satu orang, mengundurkan diri dua orang, diberhentikan satu orang, dan tanpa keterangan satu orang.

Pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat telah diangkat, disumpah, dan dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021 sejumlah 1.271 pegawai.

Pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat melalui koordinasi dengan Kemenpan RB, BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kemenkumham diberi kesempatan untuk memenuhi syarat melalui diklat bela negara yang telah dilaksanakan sejak 2 Juli 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021 melalui kerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dengan hasil 18 pegawai dinyatakan lulus. []