News

Di Rakornas BWI, Wapres Minta Tata Kelola Wakaf Segera Dibenahi

Saya mendorong BWI melakukan perbaikan tata kelola wakaf terutama dalam kapasitasnya sebagai regulator.


Di Rakornas BWI, Wapres Minta Tata Kelola Wakaf Segera Dibenahi
KH. Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI) dan Sudirman Said (Sekjen PMI/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia periode 2014-2016) mendapatkan penghargaan tokoh demokrasi. (Istimewa)

AKURAT.CO, Tata kelola perwakafan di Indonesia masih perlu dibenahi. Terlebih lagi di era baru perwakafan menghadapi era digital dan wakaf uang.

"Saya mendorong BWI melakukan perbaikan tata kelola wakaf terutama dalam kapasitasnya sebagai regulator," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia (BWI), Selasa (30/3/2021).

Ma'ruf mengatakan, perbaikan tersebut dbutuhkan karena masih banyak masalah yang ditemukan dalam pengelolaan wakaf. Khususnya masalah sertifikat tanah. Data yang dimilikinya, jumlah tanah wakaf sampai dengan saat ini mencapai 397.322 persel.

Tapi, dari jumlah itu baru 239.279 persil atau 60,22 persen saja yang sudah bersertifikat. Sedangkan 158.043 persil atau 39,78 persen sisanya status hukumnya masih lemah alias belum bersertifikat.

Terkait transformasi digital, Ma'ruf Amin mendorong pemanfaatan teknologi dan platform digital. Mmulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf. Dalam melakukan pengumpulan wakaf, Ma'ruf mencontohkan, terdapat beberapa platform digital yang dapat digunakan dalam wakaf.

Yakni melalui sistem Quick Response Code (QR Code), platform pembayaran digital atau e-wallet seperti LinkAja Syariah, OVO dan lainnya serta proses auto debit rekening perbankan, baik melalui e-banking maupun mobile banking.

Sementara pemanfaatan digital dalam layanan wakaf seperti pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA), pendaftaran dan pergantian nazhir di BWI dan lain sebagainya juga akan semakin optimal dengan didukung oleh layanan secara online (e-services).

Dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan wakaf juga memungkinkan
BWI memiliki sistem informasi wakaf nasional.

"Juga menjadi sebuah big data wakaf nasional yang bermanfaat untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam berwakaf, pemetaan potensi wakaf, realisasi dan lalu lintas dana wakaf yang terjadi," terang Wapres. []