News

Di Hadapan Jokowi, Ketua KPK 'Pamer' Kembalikan Kerugian Keuangan Negara Rp2,6 Triliun

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keberhasilan lembaganya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara senilai Rp2,6 triliun selama 2021.


Di Hadapan Jokowi, Ketua KPK 'Pamer' Kembalikan Kerugian Keuangan Negara Rp2,6 Triliun
Ketua KPK Firli Bahuri (Tangkapan Layar YT KPK RI)

AKURAT.CO, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan keberhasilan lembaganya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara senilai Rp2,6 triliun selama 2021.

Tak hanya itu, Firli juga memamerkan keberhasilan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp46,5 triliun.

"Khusus tahun 2021, dalam kegiatan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara, KPK telah menyelamatkan pengembalian kerugian negara sebesar Rp2,6 triliun untuk tahun 2021. Di samping itu, KPK juga menyelamatkan potensi kerugian negara Rp46,5 triliun," ucap Firli dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Dalam kesempatan itu, di hadapan Presiden Joko Widodo, Firli juga melaporkan soal tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021 yang mencapai 97,20 persen dari total wajib lapor.

Untuk kepatuhan tingkat eksekutif 92,46 persen, yudikatif 96,78 persen, legislatif 89,51 persen, BUMN/BUMD 95,97 persen.

Lalu Firli juga menyampaikan mengenai pelaporan gratifikasi tahun 2021. Tahun 2021, 1.838 laporan dengan nilai Rp7,48 miliar dan Rp1,8 miliar adalah ditetapkan sebagai milik negara, Rp5,6 miliar (ditetapkan sebagai bukan milik negara) dengan jumlah pelaporan 1.838 laporan.

"Kami sungguh berterima kasih kepada penyelenggara negara yang telah melaporkan setiap ada gratifikasi," kata Firli.

Lebih jauh Firli menekankan, kesuksesan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya penyelenggara negara yang dipenjarakan.

Lebih dari itu, keberhasilan pemberantasan korupsi juga diukur dari keberhasilan pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi.