News

Di Depan Sultan HB X, KPK Singgung Slogan 'Takhta untuk Rakyat' untuk Cegah Korupsi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengingatkan slogan 'Takhta untuk Rakyat' sebagai pegangan agar tidak tergiur perilaku korup yang menghambat pembangunan.


Di Depan Sultan HB X, KPK Singgung Slogan 'Takhta untuk Rakyat' untuk Cegah Korupsi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (30/6/2022). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengingatkan slogan 'Takhta untuk Rakyat' sebagai pegangan agar tidak tergiur pada perilaku korup yang akan menghambat pembangunan.

Hal itu diutarakan kala Ghufron hadir dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (30/6/2022).

Bagi Ghufron, slogan Takhta untuk Rakyat dari Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX ini semestinya diresapi dan dimaknai oleh seluruh pemimpin di DIY saat ini dalam bekerja melayani rakyat. Slogan yang pada akhirnya turut dijadikan pegangan untuk tidak tergiur pada tindakan korupsi karena akan menghambat pembangunan.

baca juga:

"Warga DIY, Anda punya teladan. Mari kita kembalikan antikorupsi 'Takhta untuk Rakyat' dengan komitmen melayani rakyat," kata Ghufron. 

Lebih dari itu, para pemimpin juga bisa menjalankan semangat yang telah dipancarkan oleh Tugu Golong Gilig yang memiliki filosofi bahwa masyarakat DIY ‘manunggaling kawulo lan Gusti’. Semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajahan, sesuatu yang utuh, dan menyiratkan semangat dan niat menyatukan semua golongan.

Ghufron pun meminta seluruh jajaran Pemda di DIY mulai dari gubernur, bupati/wali kota, dan para anggota legislatif untuk sama-sama menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan individu maupun kelompok. Dengan semangat itu, ia percaya tidak ada lagi catatan KPK terkait kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah atau pejabat di daerah.

Pandangan Ghufron, pemda merupakan instrumen penting dalam bernegara karena menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat. 

"Mari kita resapi, kita semua adalah pandu-pandu ibu pertiwi yang harus melahirkan tujuan bernegara. Utamanya, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah mimpi kita," kata Ghufron.

Lebih jauh, lanjut Ghufron, KPK sebagai institusi penegak hukum sejatinya ialah partner pemda yang ingin menjalankan visi menyejahterakan rakyatnya. Lembaga antirasuah ini siap mendampingi, mengarahkan, dan berkoordinasi berkala demi menutup celah-celah korupsi yang ada di daerah.