News

Dewas KPK Diminta Transparan Tangani Laporan Masyarakat


Dewas KPK Diminta Transparan Tangani Laporan Masyarakat
Lima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean, Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsudin Haris saat diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019). Dewan Pengawas yang terdiri dari lima orang merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan Dewan Pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019. Ketua dan anggota Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Dewan Pengawas (Dewas) KPK diminta untuk transparan dalam menangani setiap laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pegawi KPK.

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana, Jimmy Usfunan, mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Dewas KPK akan menurun jika tidak transparan.

"Dewas KPK harusnya bersikap transparan dan melaporkan perkembangan-perkembangan dari laporan-laporan masyarakat. Sebab apabila ini tidak dilakukan satu pemberitahuan atau pemberian informasi pada masyarakat, maka lambat laun masyarakat juga akan mengurangi intensitas laporan dan pengawasan publik," ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Jimmy mengatakan, Dewas KPK harusnya segera menyampaikan ke publik bagaimana tindak lanjut proses dari laporan-laporan yang telah disampaikan, misalnya kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan penyidik KPK Hendrik Christian.

Selanjutnya, menurut Jimmy, Dewas KPK juga harus menyampaikan alasan kenapa kasus-kasus yang telah dilaporkan sebelumnya itu belum bisa ditindaklanjuti, sedangkan kasus-kasus yang dilaporkan belakangan yang didahulukan.

"Hal-hal semacam ini yang perlu disampaikan kepada publik sehingga keberadaan Dewas KPK tetap mendapatkan kepercayaan publik yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

Dalam konstruksi pada Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, Jimmy menjelaskan, keberadaan Dewas KPK lebih kepada kontrol pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Sehingga, Jimmy menilai, implikasinya adalah Dewas KPK menyusun dan menetapkan kode etik, menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik pimpinan maupun pegawai KPK, serta menyelenggarakan sidang yang diduga pelanggaran etik itu sendiri.

"Nah secara internal sudah diatur dalam peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan dalam pelanggaran kode etik. Yang pada dasarnya mengatur dua mekanisme, adanya mekanisme pemeriksaan pendahuluan dan mekanisme sidang etik,” ujarnya.

Terkait mekanisme pemeriksaan pendahuluan, Jimmy menyebut, dilakukan untuk menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran kode etik yang masuk dari masyarakat.

Sehingga dari pemeriksaan pendahuluan itu, menurut Jimmy, akan ditentukan nantinya apakah sudah cukup bukti untuk bisa diteruskan dalam sidang etik atau tidak cukup bukti agar tidak bisa lagi diteruskan.

"Ini menjadi penting bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah ditindaklanjuti dari laporan-laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dilaporakan ke Dewas KPK," ungkapnya.

Di sisi lain, Jimmy tidak menampik dalam peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2020 itu tidak memiliki kelemahan. Jimmy mengatakan, kelemahan itu lantaran aturan itu mengatur berapa lama jangka waktu antara masuknya laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik dengan tindak lanjut melakukan pemeriksaan pendahuluan.

"Nah ketika tidak ada waktu seperti ini maka berpotensi pada tindakan-tindakan yang menunda-nunda laporan yang masuk, atau bahkan tindakan-tindakan yang seolah-olah membalikkan atau mana yang dahulu harusnya ditindaklanjuti menjadi itu yang belakangan," katanya.

"Hal-hal ini menjadi persoalan yang riskan dan berpotensi pada kepercayaan publik yang akan semakin menurun pada kinerja Dewas itu sendiri," ujar Jimmy melanjutkan.

Lebih dari itu, Jimmy mengingatkan agar Dewas KPK bekerja secara independen sebagaimana aturan yang berlaku. Jimmy juga mengingatkan supaya Dewas KPK bersikap tegas, rasional, berkeadilan, tidak memihak dan trasnparan dalam mengambil keputusan yang objektif.

"Nah ketika tidak adanya informasi yang transparan kepada publik mengenai proses yang telah dilakukan oleh Dewas maka kecenderungan publik akan menganggap Dewas bersikap tidak independen. Padahal konstruksi dalam UU KPK itu menempatkan Dewas KPK itu bersikap independen dan betul-betul melakukan suatu kontrol," ungkapnya.[]

Deni Muhtarudin

https://akurat.co