News

Dewas Diseret Penonaktifan 75 Pegawai, Langkah Pimpinan KPK Dinilai Berlebihan

Dewas memiliki fungsi pengawasan dan bertindak sebagai hakim etik


Dewas Diseret Penonaktifan 75 Pegawai, Langkah Pimpinan KPK Dinilai Berlebihan
Lima jajaran Dewan Pengawas KPK  Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Tumpak Hatorangan Panggabean, Syamsuddin Haris, dan Harjono di Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta Selatan (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Langkah pimpinan KPK yang menarik-narik Dewan Pengawas ke ranah teknis dinilai berlebihan. Hal itu terjadi dengan kehadiran anggota Dewas dalam rapat pembahasan SK hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) atas 75 pegawai KPK.

"Teman-teman sekalian minta klarifikasi ke Dewas terkait dengan kabar bahwa pimpinan berusaha menarik-narik Dewas untuk urusan-urusan teknis misalnya seperti memberi masukan terhadap SK," kata perwakilan pegawai KPK Sujanarko yang diketahui menjabat sebagai Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI), Senin (17/5/2021).

Diketahui, dalam keterangan resmi KPK beberapa waktu lalu, Dewas KPK ikut diundang dalam rapat pembahasan SK hasil asesmen TWK. Sujanarko mengatakan tindakan pimpinan menarik-narik Dewas untuk memberi masukan terkait SK adalah berlebihan.

"Itu pun kami kritisi ke dewas bahwa itu perbuatan berlebihan dan itu potensi melanggar etik," katanya.

Pasalnya, Dewas memiliki fungsi pengawasan dan bertindak sebagai hakim etik. Dewas tidak memiliki fungsi operasional seperti halnya pimpinan dan pegawai KPK.

Selain itu, Sujanarko menyatakan bahwa ke-75 pegawai KPK melaporkan Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji lantaran diduga melakukan pelanggaran etik serius.

"Dewas itu secara kelembagaan harus tetep kita jaga hari-hari ini, dewas dirasakan sudah berpihak pada pimpinan. Padahal selain dia punya fungsi pengawasan, Dewas itu adalah fungsi hakim etik," ucapnya. []

Arief Munandar

https://akurat.co