AKURAT.CO Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menonaktifkan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam Polri. Hal ini merupakan buntut kasus baku tembak sesama polisi yang terjadi di rumah dinasnya.
Trimedya berharap penonaktifan Sambo segera dilakukan paling lambat pekan ini.
"Ya dan mudah-mudahan pekan ini ada titik terang. Dari mulai soal pencopotan kemudian keseriusan mengungkap kasus ini," kata Trimedya kepada wartawan, pada Senin (18/7/2022).
baca juga:
Politikus PDIP itu menilai upaya penonaktifan Ferdy Sambo karena bagaimanapun Sambo secara tidak langsung bertangungjawab dengan insiden yang menewaskan anak buahnya Brigadir J.
"Karena Propam ini kan ditakutin di polisi karena memeriksa polisi-polisi kan, itu kan jabatan yang sangat strategis. Supaya melancarkan proses penyidikan yang menunjukkan keseriusan Polri mengungkap kasus ini dinonaktifkan saja dulu," ujar dia.
Ketika ditanya perihal penyelesaian kasus ini di Komisi III, Trimedya secara lugas menjawab paling lama satu bulan lamanya.
"Menurut saya sih paling lama satu bulan ya, paling lama. Mudah-mudahan dua minggu selesai lah," tukas dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai bahwa Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo tidak perlu dinonaktifkan lantaran insiden baku tembak yang terjadi di rumah dinasnya.
"Ini ada masalahnya tindakan penonaktifan seorang perwira apalagi perwira tinggi tentu melalui proses yang tidak sederhana, harus pasti kesalahannya, toh," kata Pacul ketika menemui awak media di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (12/7/2022).
Mengutip pernyataan Mabes Polri, Pacul menuturkan bahwa Irjen Ferdy Sambo sedang tidak berada di rumah dinasnya. Lalu, Irjen Ferdy Sambo segera bergegas pulang ke rumah. Maka dari itu, Pacul menyebut bahwa alasan penonaktifan Irjen Ferdy Sambo dirasa terlalu jauh.
"Jadi untuk penonaktifan pada Kadiv Propam ya itu terlalu jauh. Kalau atas dasar pemberitaan yang ada, itu terlalu jauh," ujar Ketua Bappilu PDI-Perjuangan itu. []
