News

Desak Anggaran Pemilu Tak Dicicil, Eks Ketua KPU: Seperti Ngemis!

Desak Anggaran Pemilu Tak Dicicil, Eks Ketua KPU: Seperti Ngemis!
Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Ramlan Surbakti di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022). (Oktaviani)

AKURAT.CO, Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Ramlan Surbakti mendesak agar anggaran dana untuk Pemilu tahun ini segera dicairkan. KPU sendiri mengajukan kekurangan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk tahun 2022.

"Anggaran itu, jangan buat KPU itu pengemis. Sudah disetujui kok, anggaran sekian. Jangan ditunda-tunda, karena pekerjaan KPU itu beda dengan pekerjaan Kementerian," ujar Ramlan Surbakti di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).

Ramlan menilai, usulan KPU mengenai program anggaran sudah ideal. Bahkan disetujui oleh DPR dan pemerintah. Maka artinya, lanjut Ramlan, pemerintah harus mendrop anggaran itu ke rekening KPU.

baca juga:

"Toh nanti ada pertanggungjawaban, akan diaudit oleh BPK. Tidak seperti sekarang dicicil-cicil, itu sepertinya KPU ngemis gitu. KPU itu untuk apa sih anggaran itu? Untuk melaksanakan tahapan dan program. Kan sudah disetujui pemerintah dan DPR," tandasnya.

Selain itu, Ramlan juga membandingkan antara anggaran KPU dengan kementerian yang bisa saja digunakan lebih sedikit. Pencairan anggaran yang dinilai harus segera dilakukan karena proses tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 1 Agustus 2022.

"Tapi KPU nggak bisa, nggak bisa mengatakan wah anggaran kami cuma sekian. Makanya pemilih yang menggunakan hak pilih hanya separuhnya saja, yang lainnya pemilu yang akan datang. Itu nggak bisa, harus sekarang," ucapnya.

"Itu usulan kami, kemandirian itu tidak hanya KPU tidak berada di bawah lembaga eksekutif legislatif, tetapi ketika membuat peraturan dan program anggaran, itu harus diputuskan sendiri oleh KPU," sambungnya.

Untuk diketahui, KPU mulanya mengusulkan kebutuhan anggaran Rp8,06 triliun dalam DIPA (daftar isian prioritas anggaran) KPU 2022. Dari jumlah itu, sebesar Rp2,45 triliun sudah dicairkan pada tahap awal. Kekurangan Rp5,6 triliun telah diusulkan kembali pencairannya dan sudah disetujui DPR RI serta dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Namun, dari kekurangan Rp5,6 triliun, Kementerian Keuangan lewat surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-336/AG/AG.5/2022 pada 26 Juli 2022 hanya mencairkan Rp1,24 triliun. Sehingga, hingga sekarang, baru Rp3,69 triliun alokasi anggaran 2022 yang diterima KPU. KPU masih kekurangan sekitar 54,13 persen anggaran yang semestinya dicairkan pemerintah tahun ini.[]