Ekonomi

Deretan Kebijakan Pemerintah yang Efektif dan Tidak Selama COVID-19 Versi Indef, Apa Saja?


Deretan Kebijakan Pemerintah yang Efektif dan Tidak Selama COVID-19 Versi Indef, Apa Saja?

AKURAT.CO Sudah 1,5 bulan sejak pemerintah mengumumkan COVID-19 sebagai bencana nasional yakni tepatnya pada 14 Maret 2020. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan demi menekan penyebaran pandemi COVID-19.

Kebijakan tersebut di antaranya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penutupan perkantoran dan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan hingga larangan mudik.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melalui studi yang dilakukannya mengungkap beberapa kebijakan atau intervensi pemerintah yang efektif dan tidak efektif mengurangi pergerakan masyarakat selama pandemi COVID-19.

Menurut peneliti INDEF Muhammad Yorga Permana, intervensi pemerintah yang efektif mengurangi pergerakan masyarakat salah satunya penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional pada 14 Maret 2020.

"Waktu itu 14 Maret clear kebijakannya semua menurun semua masyarakat jadi lebih sering tinggal di rumah dan menghindari pusat-pusat keramaian," ujarnya dalam diskusi daring, Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Lebih lanjut, intervensi efektif lainnya yakni larangan mudik yang disampaikan secara resmi pada 21 April 2020 dan mulai diberlakukan mulai 24 April 2020.

"Pelarangan mudik cukup efektif karena jelas. Walaupun nanti kami akan menambahkan catatan menjelang Lebaran, mudik itu tetap saja di akhir-akhir masyarakat tidak mengindahkan larangan mudik ini," lanjutnya.

Sementara, beberapa intervensi pemerintah yang dinilai tidak efektif mengurangi pergerakan masyarakat di antaranya pengumuman kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020. Hal ini karena sejak adanya COVID-19 di Cina, Indonesia sesumbar tidak akan terserang.

"Jadi ketika ada kasus pertama diumumkan 2 Maret tidak ada perubahan yang signifikan malah orang sebagian ada yang panik. Yang panik malah lebih sering ke toko untuk belanja membeli sesuatu atau menimbun barang," jelasnya.

Tak hanya itu, penetapan kedaruratan kesehatan kemasyarakatan pada 31 Maret 2020 juga tidak efektif mengurangi pergerakan masyarakat. Pasalnya, masyarakat bingung atau tidak memahami penetapan tersebut.

"Mungkin beberapa orang juga cukup bingung, ini apa sih daerah darurat kesmas ini. Meskipun kemudian ada aturan PSBB yang operasionalisasinya masih membingungkan," tambahnya.

Kemudian, ada kebijakan pelonggaran transportasi pada 7 Mei 2020 yang justru dinilai kontra dengan upaya pemerintah dalam membatasi pergerakan masyarakat.

"7 Mei itu ada kebijakan pelonggaran transportasi ini cukup berbahaya ini kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat," ungkapnya. []