Ekonomi

Deretan Catatan Khusus Mengapa Impor Beras Harus Ditolak Segera Mungkin!

Deretan Catatan Khusus Mengapa Impor Beras Harus Ditolak Segera Mungkin!
Para pekerja saat mengangkut beras lokal kualitas super dari dalam truk untuk dinaikan kedalam kapal pinisi yang didistribusikan ke Bangka Belitung di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (11/9/2018). Pemerintah melalui kementrian perdagangan telah mengeluarkan tiga kali izin impor beras dari Thailand kepada Bulog. Pertama pada bulan Januari sebanyak 500 ribu ton, kemudian fase kedua 500 ribu dan saat ini sebanyak 1 juta ton. Sehingga, total izin impor yang telah dikeluarkan Kemendag be (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Beberapa waktu lalu Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mencanangkan akan impor beras sebesar satu juta ton di tengah panen raya yang sebentar lagi akan dimulai.

Dimana kebijakan tersebut menuai banyak sekali polemik dari berbagai pihak, dikarenakan akan mengganggu sektor pertanian bahkan kepada petani itu sendiri.

Melihat hal tersebut, Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan beberapa catatan khusus mengapa kebijakan impor beras ini harus ditolak sesegera mungkin. 

baca juga:

"Yang pertama yaitu tujuan dari pembentukan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Tentu saja untuk kesejahteraan petani kita bukan para petani asing," tegasnya pada saat webinar bersama media di Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Maka dengan itu, lanjutnya, Mendag harusnya paham mengenai tujuan bernegara tersebut dimana pemberdayaan dalam pengelolaan kekuasaan pemerintah yaitu berpihak kepada rakyat.

"Kemudian, kalau kita lihat dari aspek konstitusi sudah jelas memerintahkan bagaimana yang namanya kesejahteraan rakyat, bagaimana hasil bumi yg diolah sebaik baiknya serta hasil pangan yang mampu berproduksi sendiri. Ingat kita sudah 75 tahun merdeka, masa kita masih menggantungan diri secara terus menerus kepada impor apalagi kepada suatu hal yang sangat strategis yaitu beras," ucapnya.

Kemudian penghidupan layak secara kemanusiaan menjadi perintah dari konstitusi. Jadi dari aspek legalitas konstitusional, kebijakan impor tersebut juga tidak memahami aspek-aspek seluruh kebatinan ketika konstitusi tersebut dibuat. 

Menurutnya pihaknya akan terus mendorong jalan berdikari, maka paling tidak sebagai bangsa untuk berani sebagaimana para pejuang-pejuang tanah air saat itu berani mengibarkan sang saka merah putih untuk mencapai kedaulatan. Pihaknya pun menyayangkan dengan jika sekarang pemerintah tidak berani mengibarkan sang saka merah putih untuk mengentaskan tidak impor terkait beras tersebut.

"Sejak satu tahun lalu PDI Perjuangan atas perintah Ibu Megawati Soekarnoputri telah melakukan gerakan menanam pohon pengganti beras. Ada sukun, ada ketela, ada umbi-umbian. Kemudian ada porang, ada pisang, dan lain-lain. Karena itulah sikap PDI Perjuangan tegas kami menolak impor beras," tandasnya.[]

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu