News

Deret Pengecualian di Aturan Jam Malam Anak Yogyakarta

Perwal ini juga mengatur sederet sanksi bertingkat


Deret Pengecualian di Aturan Jam Malam Anak Yogyakarta
llustrasi jam malam (Pexels.com/Karolina Grabowska)

AKURAT.CO, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta resmi menerapkan aturan jam malam anak di wilayahnya dengan sederet pengecualian. 

Sesuai Perwal No 49 Tahun 2022, jam larangan keluar rumah pukul 20.00 - 04.00 WIB berlaku setiap harinya bagi anak berusia di bawah 18 tahun. 

Perwal ini juga mengatur sederet sanksi bertingkat. Mereka yang melanggar aturan bisa dikenai teguran lisan, peringatan tertulis, atau pembinaan di balai rehabilitasi yang ditunjuk.

baca juga:

Bagaimanapun, menurut Perwal ini anak tetap diizinkan pergi meninggalkan rumah dalam beberapa kondisi. 

Kondisi itu meliputi ketika anak mengikuti kegiatan sekolah atau lembaga resmi; aktivitas sosial/keagamaan di lingkungan tinggal; anak bepergian didampingi orangtua atau wali; kondisi keadaan bencana atau darurat; bisa menunjukkan dokumen atau surat kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto mengatakan, aturan-aturan dalam Perwal ini dibuat demi meminimalisir maraknya kasus kejahatan jalanan atau kerap disebut klitih yang biasa terjadi malam hingga dini hari.

Dikatakannya, Satpol PP, dibantu Dishub, TNI, dan Polri akan mengimplementasikan Perwal ini melalui patroli jalan raya dan tempat-tempat publik. Masyarakat juga dituntut peran aktifnya memonitor lingkungan masing-masing.

"Kalau masyarakat misal di daerahnya ada orang atau anak kumpul-kumpul di warung misalnya, jika sudah melebihi waktu, tolong dibubarkan. Sementara patroli gabungan khusus memang untuk mengantisipasi kejahatan jalanan oleh pelaku anak," kata Agus saat dihubungi, Kamis (23/6/2022).

Agus menekankan, patroli gabungan juga disertai pemeriksaan syarat atau kondisi pengecualian tadi, termasuk barang bawaan kepada anak yang kedapatan masih bepergian di waktu larangan.

"Ketika anak-anak ini berkumpul sebetulnya bisa kita lihat, potensi terjadinya gangguan keamanan. Misalnya, kita bisa aja karena sering didapatkan senjata tajam di dalam kendaraan ya kita geledah, antisipasi kan," jelasnya.

Mereka yang kedapatan melanggar aturan, belum akan dijatuhi sanksi administratif. Upaya persuasif sejauh ini masih jadi prioritas.

"Ya nanti lihat, kalau nanti persuasif kita tidak efektif ya dengan cara itu lah (sanksi) mungkin. Tapi selama ini dibubarkan masih bisa lah," ujarnya.

Agus memastikan, upaya persuasif maupun sanksi administratif ketika nanti dijatuhkan kepada pelanggar juga akan turut disampaikan kepada orangtua sekaligus sekolah si anak. Dinas Pendidikan bakal mendapatkan notifikasi pula.

"Orangtua dan sekolah harus mengetahui. Misalnya ada anak yang ketangkap, malam-malam pada nggerombol kita minta telepon orangtuanya spontan saat itu," pungkasnya. []