Ekonomi

Depan DPR, Erick Klaim 90 Persen PMN Bakal Penugasan dan Restrukturisasi BUMN

Menteri Erick Thohir menyatakan 90% PMN yang kita mintakan bukan untuk korporasi, tapi mayoritas PMN itu untuk penugasan dan restrukturisasi


Depan DPR, Erick Klaim 90 Persen PMN Bakal Penugasan dan Restrukturisasi BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/1/2020) (AKURAT. CO/Atikah Umiyani)

AKURAT.CO, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Penyertaan Modal Negara atau PMN bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperuntukkan bagi penugasan dan upaya restrukturisasi perusahaan.

"Sebagai catatan 90% PMN yang kita mintakan saat ini bukan untuk korporasi untuk membesarkan, tapi mayoritas PMN untuk penugasan dan restrukturisasi. PMN itu semua masih mayoritas untuk penugasan dan penyehatan," ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Erick Thohir menuturkan pada tahun ini, PMN diperuntukkan untuk penyelamatan Jiwasraya. Kemudian untuk Hutama Karya terkait penugasan konstruksi jalan tol Trans Sumatera.

"Di tahun 2022 sama, kebanyakan PMN BUMN untuk penugasan. PLN sebesar Rp7,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur transmisi distribusi listrik untuk desa, lalu Hutama Karya untuk konstruksi jalan tol Trans Sumatera lagi, kemudian PMN untuk Waskita Karya, lalu ITDC terkait penugasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta RNI terkait penugasan food estate. Semua PMN ini diperuntukkan bagi penugasan," paparnya.

Ia pun sangat mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI untuk bersama-sama memetakan BUMN secara terbuka. Erick menilai dukungan politik tersebut menunjukkan bahwa transformasi dilakukan Kementerian BUMN dengan dukungan dari Komisi VI DPR RI.

Sebagai informasi, sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan peraturan menteri yang mendorong transparansi pengusulan dan penggunaan anggaran PMN oleh BUMN. Erick Thohir menegaskan aturan ini untuk menjamin PMN yang transparan dan akuntabel, sehingga setiap modal negara untuk BUMN bisa dipertanggungjawabkan secara transparan.

Dalam upaya menciptakan akuntabilitas, transparansi, maupun efektivitas penggunaan anggaran PMN, Kementerian BUMN telah merumuskan peruntukan dan pengawasan, termasuk konsekuensi sanksi apabila ada pelanggaran.

Mekanisme ini akan memudahkan seluruh stakeholder, baik kementerian maupun lembaga, BUMN, dan pemeriksa dapat mengetahui urgensi PMN yang dikaitkan dengan strategi bisnis BUMN.[]