News

Demokrat Sorot Soal Fokus dan Momentum Polemik Statuta UI

Bramantyo Suwondo menyoroti sejumlah permasalahan utama terkait perubahan statuta Universitas Indonesia


Demokrat Sorot Soal Fokus dan Momentum Polemik Statuta UI
Landmark Universitas Indonesia Kampus Depok. (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo menyoroti sejumlah permasalahan utama terkait perubahan statuta Universitas Indonesia.

Menurut dia masalah pertama adalah terkait momentum perubahan aturan tersebut saat ramai polemik rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro sebagai Komisaris BRI pada 18 Februari lalu.

"Timing perubahan aturan pada 2 Juli seperti mengindikasikan bahwa perubahan ini hanya langkah reaktif pemerintah untuk meredam kekecewaan publik," kata Bramantyo dikutip AKURAT.CO dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/7/2021).

Masalah yang kedua, lanjut Bramantyo, UI merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang seharusnya dapat menggunakan otonomi yang dimiliki untuk fokus meningkatkan kualitas.

Dia mengatakan seharusnya rektor UI dan Kemendikbudristek fokus mengatasi penurun peringkat UI yang terus melorot sejak 2018 dalam QS World University hingga saat ini. "Keputusan yang diambil oleh rektor harus terfokus dalam semangat meningkatkan performa akademik, mendukung riset dan inovasi, demi membawa nama baik universitas yang dipimpinnya," paparnya.

"Apalagi, kegiatan pembelajaran kurang optimal akibat pandemi ini. Keputusan ataupun jabatan yang tidak relevan sebaiknya dihindari," sambungnya.

Menurut Bramantyo kejadian ini harus menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang kembali. Dia pun meminta pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, untuk lebih tegas dan teliti dalam melaksanakan peraturan yang ada.

"Kami di Komisi X bersama masyarakat akan terus mengawasi. Pihak PT pun harus ingat bahwa ekosistem akademik seharusnya independen dari kepentingan atau interest tertentu dan fokus di pengembangan akademik, riset, inovasi. Kualitas demografi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya," pungkasnya.

Diketahui, di dalam statuta UI versi lama, yakni pada Pasal 35 (c) PP 68 Tahun 2013, rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat perusahaan BUMN/BUMD/ataupun swasta, maka otomatis menjadi komisaris juga dilarang.

Sementara dalam statuta UI yang baru, larangan rektor UI merangkap jabatan memang masih ada, tapi tidak seperti Statuta UI versi sebelumnya yang menggunakan kata 'pejabat'. Di statuta UI terbaru kata 'pejabat' dalam frasa larangan itu telah direvisi menjadi 'direksi'. Kini, rektor UI hanya dilarang merangkap menjadi 'direksi' BUMN/BUMD/swasta.[]