News

Demokrat: Presiden Jokowi Bakal Langgar Komitmen Demokrasi Jika Izinkan KLB Ilegal

Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan semua pihak, terutama pemerintah, mesti hati-hati menyikapi isu KLB Demokrat.


Demokrat: Presiden Jokowi Bakal Langgar Komitmen Demokrasi Jika Izinkan KLB Ilegal
Agus Harimurti Yudhoyono bersama Ibas Yudhoyono menunjukkan nomor undian partai peserta Pemilu 2019 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (18/2). Partai Demokrat bernomor urut 14 pada Pemilu 2019

AKURAT.CO, Politisi Partai Demokrat Irwan Fecho menilai, isu Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal terhadap Partai Demokrat yang sedang santer dibicarakan, menguji komitmen Presiden Joko Widodo untuk menjunjung tinggi demokrasi. 

Menurut Irwan, jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan Pemerintah, maka artinya Presiden Jokowi trlah mencoreng nama baiknya sendiri. 

“Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan," ujar Irwan dalam keterangan tertulis, Jumat (5/3/2021). 

Dirinya yakin, Presiden Jokowi punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik. 

"Beliau adalah pemimpin eksekutif nasional, yang mengendalikan para Menteri termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala KSP Moeldoko,” sambungnya. 

Selain itu, Irwan juga mempertanyakan kepergian Kepala KSP Moeldoko ke Medan, berdasarkan bukti tiket yang ia temukan. 

“Apakah kepergian pak Moeldoko ini atas seizin Presiden? Untuk agenda dinas apa? Jika tidak seizin Presiden, berarti pak Moeldoko mangkir dari tugas dong?," ungkapnya. 

Sebelumnya, Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan semua pihak, terutama pemerintah, mesti hati-hati menyikapi isu KLB Demokrat. 

Dia menyebut, isu ini serius dan akan menjadi alat ukur melihat kualitas demokrasi saat ini. Pemerintah mesti clear dan memastikan lingkaran pejabat tedalam istana tak terlibat cawe-cawe dalam urusan politik partisan partai. 

“Tidak puas pada Ketum partai itu perkara biasa dalam demokrasi. Ada mekanismenya macam rapat, mediasi, dan lain-lain. Menjadi tak rasional jika ketidakpuasan itu dilakukan dengan cara tidak elegan mengundang pihak luar mengambil alih kekuasaan politik secara paksa. Itu tidak sehat," kata Adi. 

Sementara, Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatra Utara menolak penyelenggaraan kongres luar biasa atau KLB ilegal di Deli Serdang. 

"Saya tidak terima Sumatra Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat," kata Ketua DPD Partai Demokrat Sumatra Utara, Heri Zulkarnain, dalam keterangannya, Kamis (4/3/2021).  

Heri mengaku menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko.  

Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB tersebut.[]

baca juga:

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu