News

Demo Buruh di Depan Kemnaker, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Demo Buruh di Depan Kemnaker, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Sambodo Purnomo (Dok. Divisi Humas Polri)

AKURAT.CO, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait adanya demo di sekitar Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, aturan ini bersifat situasional dengan melihat perkembangan di lapangan.

"Rekayasa arus lalu lintas situasional," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Rabu (22/2/2022).

Dengan kata lain, lanjutnya, pengalihan arus baru akan dilakukan melihat kondisi di lapangan nanti. Bila memang harus dilakukan maka hal tersebut akan dilakukan.

baca juga:

Sambodo menyebut, rencananya akan ada 50 personel polisi lalu lintas (polantas) yang dikerahkan untuk pengamanan arus lalu lintas selama aksi berlangsung.

Secara terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan mengatakan Polda Metro Jaya mengerahkan sejumlah personel guna mengawal jalannya aksi. Namun, mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan ini tidak merinci jumlah personel yang dikerahkan.

"Intinya Polri siap layani setiap masyarakat yang ingin sampaikan aspirasi pendapatnya," kata Zulpan menambahkan.

Seperti yang diketahui, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja wilayah Jabodetabek siap menggelar aksi unjuk rasa di dua tempat, yakni kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kantor Pusat BP Jamsostek pada Rabu, 16 Februari 2022.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan aksi digelar untuk menuntut pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang dinilai merugikan karena dana JHT baru bisa dicairkan jika pekerja berusia 56 tahun atau memasuki masa pensiun.

"Aksi akan diikuti ribuan (buruh) karena puluhan ribu tidak memungkinkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Wilayah Jabodetabek akan kita pusatkan aksi di Kantor Kemenaker dan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek," kata Said dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022.[]