News

Demo BEM UI di Istana Presiden, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi unjuk rasa yang digelar BEM UI di depan Istana Presiden bersifat situasional.


Demo BEM UI di Istana Presiden, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Kombes Sambodo Purnomo (AKURAT.CO/Miftahul Munir)

AKURAT.CO, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi unjuk rasa yang digelar Badan Eksektutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di depan Istana Presiden, Kamis (28/10/2021).

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, rekayasa lalu lintas akan dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan. Artinya, rekayasa lalu lintas bersifat situasional.

"Pengalihan arus lalin masih sebatas situasional melihat perkembangan di lapangan," kata Kombes Pol Sambodo saat dikonfirmasi.

Sambodo menambahkan, penutupan jalan bisa saja dilakukan di beberapa kawasan, namun hal itu tergantung jumlah massa yang melakukan aksi.

"Kemungkinan akan ada penutupan nanti di Patung Kuda, kemudian putaran Harmoni, kemudian di Kedubes AS, tapi lihat situasi," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui massa dari elemen mahasiswa dan buruh bakal menggelar unjuk rasa dalam rangka evaluasi dua tahun kepemimpunan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Massa menilai selama memimpin keduanya dianggap masih jauh dalam menuntaskan persoalan rakyat. Berikut tuntutan pada aksi sejumlah mahasiswa:

1. Membatalkan seluruh upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perppu KPK serta membatalkan implikasi dari Revisi UU KPK seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) BLBI. Mencopot Ketua KPK Firli Bahuri dan seluruh jajaran pimpinan KPK periode 2019-2023 dari jabatannya atas kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Memastikan setiap orang dapat bebas menyampaikan pendapat baik di muka umum maupun melalui media elektronik dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah UU ITE. Mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dari jabatannya atas kegagalannya dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.