News

Demi Tegaknya NKRI, Kematian Ratusan Petugas KPPS Diminta Diusut Tuntas


Demi Tegaknya NKRI, Kematian Ratusan Petugas KPPS Diminta Diusut Tuntas
TIM Kampanye Nasional (TKN) Milenial Jokowi-Amin menggelar bagi-bagi bunga dan tabur bunga sebagai penghormatan dan bela sungkawa terhadap petugas KPPS/KPU maupun anggota Polri yang gugur di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (28/4/2019). Aksi tabur bunga ini bertujuan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada seluruh pejuang demokrasi yang telah gugur dalam menciptakan pemilu jujur dan adil. Pihaknya menyiapkan sebanyak 350 bunga untuk mengenang para pahlawan demokrasi. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan agar kasus kematian 486 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Kami usulkan kepada penyelenggara pemilu agar kasus kematian petugas KPPS ditetapkan sebagai KLB," ujar Ketua DPD Gerindra NTB H Ridwan Hidayat di Mataram, Minggu (19/5/2019).

Selain KLB, Ridwan mengatakan meninggalnya ratusan petugas KPPS perlu diusut secara tuntas, apa yang menjadi penyebab, sehingga begitu banyak manusia yang menjadi korban.

Hal ini penting untuk dilakukan penyelidikan, sehingga tidak melahirkan kecurigaan-kecurigaaa di belakang hari, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Keluarga KPPS yang ditinggalkan perlu juga menjadi perhatian pemerintah dengan mengangkat mereka sebagai pahlawan, sehingga keluarganya merasa nyaman," ucapnya.

Menurut Ridwan, Gerindra NTB turut menyampaikan belasungkawa atas kematian petugas KPPS tersebut.

"Kami menyampaikan turut berbela sungkawa atas kematian petugas KPPS dan kepada mereka yang meninggal semoga mendapatkan ridho Allah SWT," katanya.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar dibentuk tim pencari fakta kecurangan Pemilu 2019 demi terwujudnya rasa keadilan untuk bangsa.

"Kita usulkan bentuk TPF untuk membongkar sehingga lahir rasa keadilan untuk bangsa ini," tegas.

Ridwan mengatakan, pembentukan TPF ini penting, mengingat masih banyak ditemukan kecurangan Pemilu 2019 di sejumlah daerah dan pengakuan adanya kecurangan ini sendiri telah diakui oleh Bawaslu dan KPU sehingga kecurangan itu memang terjadi karena dibenarkan oleh penyelenggara pemilu sendiri.

"Ini artinya mencoreng tumbuh sehatnya demokrasi, sehingga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat," ungkapnya.[]

 

Sumber: Antara

Ainurrahman

https://akurat.co