News

Demi Atasi Pandemi Covid-19, Oposisi Pakatan Harapan Terima Tawaran Reformasi PM Malaysia

Jika reformasi terwujud, anggota parlemen akan sulit membelot, jabatan perdana menteri dibatasi maksimal 10 tahun, dan warga 18 tahun punya hak pilih.


Demi Atasi Pandemi Covid-19, Oposisi Pakatan Harapan Terima Tawaran Reformasi PM Malaysia
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob rapat bersama para pemimpin Pakatan Harapan, yaitu Anwar Ibrahim, Mohamad Sabu, dan Lim Guan Eng. (Foto: Kantor Perdana Menteri Malaysia via Channel News Asia) ()

AKURAT.CO, Koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH) menyatakan 'cenderung menerima' tawaran reformasi parlemen yang diajukan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob.

"Pakatan Harapan cenderung menerima nota kesepahaman demi menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian masyarakat, tergantung pada perbaikan rancangan yang perlu disempurnakan oleh perwakilan dari kedua belah pihak sebelum difinalisasi. Mari kita sinergikan kekuatan kita demi mengatasi pandemi Covid-19 dan mengatasi resesi ekonomi yang melanda negara kita," bunyi pernyataan bersama yang ditulis dewan kepresidenan koalisi pada Sabtu (11/9).

Pernyataan itu diterbitkan Anwar Ibrahim yang memimpin Parti Keadilan Rakyat (PKR) bersama dengan Lim Guan Eng dan Mohamad Sabu dari Partai Aksi Demokrat (DAP) dan Parti Amanah Negara.

Sebelumnya, pada Jumat (12/9), perdana menteri mengeluarkan pernyataan bahwa Kabinet telah setuju untuk menerapkan sejumlah transformasi parlementer dan administrasi pemerintah, menjelang sidang parlemen pada Senin (13/9). Di dalam tawaran itu, terdapat RUU anti-'kutu loncat' untuk mencegah politisi terpilih dari satu partai membelot ke partai lain.

Pembelotan semacam ini menyebabkan jatuhnya pemerintahan PH pada Februari 2020. Saat itu, sejumlah anggota parlemen dari PKR dan hampir seluruh anggota parlemen dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) menarik diri dari koalisi yang berkuasa. Pembelotan oleh anggota dewan negara bagian dari PH ke Perikatan Nasional (PN) juga menyebabkan pemerintah negara bagian di Johor, Perak, Melaka, dan Kedah tumbang.

Selain itu, Ismail Sabri juga mengusulkan untuk memastikan kesetaraan anggota dalam komite khusus parlemen, yang melibatkan parlemen dari pemerintah dan oposisi. Pemimpin Oposisi parlemen juga diusulkan akan digaji dan diberikan fasilitas yang setara dengan menteri.

Masa jabatan perdana menteri pun diusulkan harus dibatasi hingga 10 tahun melalui konstitusi. Ada juga tawaran penerapan 'Undi 18', amandemen konstitusi yang memungkinkan warga berusia 18 tahun untuk memilih dan mencalonkan diri dalam Pemilu.

Menurut pernyataan dewan kepresidenan PH pada Sabtu (11/9), keputusannya dibuat setelah rapat awal 3 pemimpin oposisi yang diadakan dengan Ismail Sabri pada 25 Agustus dan rapat lainnya antara kedua pihak pada Jumat (10/9). Dalam rapat pada Jumat (10/9), dibahas pula sejumlah isu utama dan program khusus dengan penekanan pada reformasi di sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat untuk mengelola pandemi Covid-19.

"Selain itu, dibahas pula masalah proses parlemen, masalah legitimasi, dan perbaikan administrasi pemerintahan," imbuhnya.

Tiga pemimpin oposisi itu juga menguraikan perlunya suntikan fiskal tambahan 45 miliar ringgit (Rp154 triliun) untuk dana Covid-19 di Negeri Jiran. Saat ini, hanya tersisa 8,9 miliar ringgit (Rp30 triliun) dari dana 65 miliar ringgit (Rp223 triliun) untuk menangani pandemi dan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat.

Kedua belah pihak juga membahas reformasi politik yang harus dimasukkan ke dalam memorandum, seperti pelaksanaan Undi 18 dan independensi peradilan.

"Perwakilan juga membahas masalah mosi kepercayaan serta mekanisme pemantauan pelaksanaan reformasi," tambahnya.

Tawaran Ismail Sabri ini serupa dengan yang diajukan pendahulunya, Muhyiddin Yassin, saat ia mencari dukungan untuk bertahan dalam mosi tidak percaya. Namun, tawaran Muhyiddin ditolak oleh PH dan UMNO, sehingga ia mengundurkan diri pada 16 Agustus. []