News

Deklarasi Anies Capres Manuver Nasdem Jegal Proses Hukum di KPK

Deklarasi Anies Capres Manuver Nasdem Jegal Proses Hukum di KPK
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan pers usai memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung KPK, Kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Anies Baswedan diperiksa KPK hampir 12 jam untuk dimintai klarifikasi terkait penyelenggaraan Formula E. AKURAT.CO/Endra Prakoso (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara Petrus Selestinus ikut mengomentari berita yang menyebut Ketua KPK Firli Bahuri memaksakan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait Formula E. Petrus menyinggung maksud lain dari berita salah satu media nasional tersebut.

"Berita dengan judul Begini Upaya Firli Bahuri Diduga Menjerat Anies Baswedan di Kasus Formula E merupakan framing untuk memutarbalikan fakta," kata Petrus

Jika pemberitaan itu benar, sebut Petrus, apa yang dilakukan Firli tidak salah. Menurutnya, langkah Firli sebagai upaya mengatisipasi intervensi politik untuk menghalangi tugas KPK.

baca juga:

"Sekiranya pun benar, maka inilah kecerdasan Firli Bahuri dkk dalam mengantisipasi potensi intervensi politik terhadap KPK manakala Anies resmi jadi capres 2024 sekaligus jadi tersangka korupsi. Sebab pekerjaan mengintervensi wewenang KPK untuk menghalangi tugas KPK, juga termasuk kejahatan korupsi yang bisa dipidana," tuturnya.

Lebih dari itu, Petrus menilai langkah Firli Bahuri dkk sangat tepat dan cerdas. Dalam penanganan kasus korupsi Formula E, KPK harus berpacu dengan waktu, memperhatikan faktor politik dan psikologis yang timbul dan mempengaruhi jalannya proses peradilan. Terutama manuver politik Partai Nasdem mempercepat deklarasi Anies di tengah proses penyelidikan Formula E yang berpotensi menjadi kekuatan untuk mengintervensi KPK.

"Sebagai pimpinan KPK, keinginan Firli Bahuri mempercepat penyelidikan dugaan korupsi Formula E adalah untuk menghindari intervensi dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau partai politik sesuai amanat UU KPK. Karena itu langkah Firli dkk sudah tepat dan sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana, sehingga bagi siapapun dia yang bermanuver untuk merintangi KPK hal itu menjadi kejahatan korupsi baru yang dipidana dengan pasal 21 UU KPK.

Sebaliknya, kata Petrus yang juga koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), yang melakukan manuver adalah Partai Nasdem. Sebab, Partai Nasdem seharusnya patut menduga bahwa Anies bisa saja ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Formula E, sehingga hal itu menjadi halangan bagi partai politik manapun untuk mencapreskan Anies di Pilpres.

"Sekali lagi bahwa langkah pimpinan KPK Firli Bahuri dkk mempercepat proses peyidikan kasus dugaan korupsi Formula E tidak dapat dikategorikan sebagai 'manuver Firli menjegal Anies' karena ini adalah proses hukum yang secara filosofis bertujuan melahirkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. 

Petrus mengingatkan semua pihak untuk memahami fungsi penyelidikan adalah untuk mencari apakah suatu peristiwa yang diselidiki sebagai tindak pidana atau bukan. Dan jika peristiwa disimpulkan tindak pidana maka penyidik mengumpulkan bukti-bukti, dan kemudian menetapkan tersangka. 

"Dengan demikian ini adalah persoalan prosedural, bukan manuver Firli Bahuri untuk menjegal Anies. Jika pimpinan KPK mengaitkan event pencapresan Anies maka itupun sah-sah saja karena ada kekhawatiran munculnya potensi intervensi politik untuk menghambat proses hukum, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga apa yang dilakukan Firli Bahuri dkk bukan mauver, melainkan langkah yang prosedural dan strategis sesuai wewenang KPK menurut UU," tambahnya.

"Pertanyaannya adalah apakah KPK cukup kuat menghadapi potensi intervensi politik ketika menghadapi kasus korupsi Formula E, maka jawabannya adalah tergantung pada karakter kepemimpinan yang kuat secara kolektif kolegial dari Firli Bahuri dkk dalam menjaga independensi KPK," demikian kata Petrus Selestinus.[]