UJANG KOMARUDIN

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta.
News

Degradasi Legitimasi Jokowi

Legitimasi Jokowi


Degradasi Legitimasi Jokowi
Presiden Joko Widodo saat akan menghadiri pelantikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi (kiri) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang baru Yusuf Ateh di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Pelantikan Yudian Wahyudi menggantikan Hariyono berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 12/P/2020 tentang Pengangkatan Kepala BPIP. Pelantikan ini dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly hi

AKURAT.CO, Pemilu 2014 merupakan masa keemasan Jokowi, karena pada saat itu, terjadi Jokowi effect. Rakyat memiliki harapan besar pada sosok Jokowi, dukungan rakyat yang besar, telah mengantarkannya menjadi presiden ke-7 di republik ini.  

Namun setelah terpilih, rakyat mulai ragu akan kepemimpinannya, rakyat mulai gelisah, rakyat mulai mengkoreksi pemerintahannya, dan rakyat sudah mulai banyak yang kecewa.

Kekecewaan rakyat masih bisa tertutupi, dengan program-program pro rakyat yang dibuat Jokowi, sehingga Pilpres 2019 pun dimenangkan kembali oleh dirinya.

baca juga:

Rakyat saat ini sudah cerdas, tak bisa dibodohi, bahkan tak mudah untuk dikecoh, dan ditipu. Ketika periode kedua kepemimpinan Jokowi tak lagi aspiratif, akomodatif, dan tak berpihak pada rakyat, maka rakyat pun sudah mulai berani mengkoreksi gaya pengelolaan negara, yang dianggap tak berpihak kepada mereka.

Lihat saja, bagaimana revisi UU KPK dipaksakan untuk disahkan. Pemerintah dan DPR bersekutu, berselingkuh, dan membelakangi rakyat, untuk membonsai dan membunuh lembaga anti rasuah tersebut.

Janji kampanye untuk menguatkan KPK, dan menegakkan hukum dengan baik, hanya menjadi ilusi dan mimpi, dan seperti pepatah “jauh panggang dari api”. Jauh dari ekspektasi publik. Jauh dari harapan rakyat. Dan jauh dari cita-cita bangsa.

Rakyat merasa dibodohi dan dibohongi atas revisi UU KPK. Rakyat menolak, tapi pemerintah dan DPR tak mau tahu, tau mau mendengar, tak responsif, tak mau ambil pusing, dan tak benar-benar berpihak pada rakyat. Akhirnya, demonstrasi mahasiswa dan rakyat pun terjadi. Namun ketika itu, pemerintah bisa memotong dan mematahkan gerakan mahasiswa dan rakyat, dengan operasi senyapnya. Sehingga penolakan atas revisi UU KPK mati suri.

Rakyat juga sudah mulai banyak mengkoreksi, kebijakan-kebijakan Jokowi yang tak pro rakyat lainnya, seperti revisi UU Minerba, revisi UU KUHP, kenaikan iuran BPJS, dan yang terakhir menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Tak ada pilihan bagi rakyat, selain untuk tetap kritis terhadap pemerintah, bahkan terhadap wakil rakyatnya sendiri. Karena seperti yang kita tahu, pemerintah dan DPR berjuang dan bergerak bukan untuk rakyat, tapi untuk para pejabat, dan orang yang dekat dengan pejabat.

Super Admin

https://akurat.co

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum
Follow Me:

0 Comments

Leave a comment

Sorry, you mush first