News

Definisi Makar Diperketat Jadi Niat Melakukan Serangan

Definisi Makar Diperketat Jadi Niat Melakukan Serangan
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej. (KOMPAS.com/Adhyasta Dirgantara )

AKURAT.CO Pemerintah memperketat definisi "makar" dalam draf RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP pasal 160 poin 8. 

Dalam draf sebelumnya, pengertian makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai wakil pemerintah mengusulkan pengertian itu diubah menjadi "niat untuk melakukan serangan". Tujuannya agar tidak ada penafsiran ganda.

baca juga:

Permintaan itu sesuai dengan Putusan MK 7/PUU-XC/2017 hlm.15, poin 3.13.9.

"Hal tersebut dilakukan supaya tak ada penafsiran ganda," kata pria yang biasa disapa Eddy itu, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Definisi makar sempat diuji ke Mahkamah Konsitusi (MK) karena dinilai multitafsir. 

Dalam pandangan MK, jika "makar" begitu saja dimaknai sebagai "serangan" tanpa dikaitkan dengan rumusan norma lain yang ada pada pasal-pasal yang diminta pengujian oleh pemohon, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Sebab, penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana makar apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan "serangan" dan telah nyata timbul korban.

"Lain halnya dengan rumusan yang telah ada seperti pada tindak pidana makar seperti saat ini yang harus dikaitkan antara Pasal 87 ataupun Pasal 53 KUHP," pungkasnya.

Bunyi pasal 87 adalah "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaanpelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53."

Sedangkan Pasal 53 menjelaskan "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."