Ekonomi

Debat Terbuka Dengan Aktivis Mahasiswa, Bahlil Akui Kurangnya Sosialisasi UU Cipta Kerja


Debat Terbuka Dengan Aktivis Mahasiswa, Bahlil Akui Kurangnya Sosialisasi UU Cipta Kerja
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui kurangnya sosialisasi dalam penyusunan UU Cipta Kerja (AKURAT. CO/Atikah Umiyani)

AKURAT.CO, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjawab tantangan debat terbuka yang disampaikan aktivis mahasiswa Cipayung Plus mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Debat terbuka itu digelar di Jakarta, Rabu (4/11/2020) malam yang juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube BKPM.

Dalam debat terbuka itu, sebanyak delapan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) menyampaikan alasan keberatannya atas UU Cipta Kerja yang dinilai tidak menjawab kebutuhan penciptaan kerja sebagaimana namanya. Pembahasan dan penyusunan UU Cipta Kerja juga dinilai tidak melibatkan partisipasi publik sehingga tidak transparan.

"UU Cipta Kerja tidak disusun untuk penyelesaian pengangguran. Ini cuma politik hukum dari proyeksi IMF untuk mencapai pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Susanto Triyogo.

Susanto juga menilai UU Cipta Kerja bagai ilusi terhadap investasi. Pasalnya, tren investasi sepanjang 2015-2019 yang terus meningkat tidak sebanding dengan serapan tenaga kerjanya.

"Kami juga melihat untuk masalah birokrasi berputar (berbelit), ada Inpres Nomor 7 Tahun 2019. Naiknya investasi juga belum menjamin penciptaan lapangan kerja," imbuh Susanto.

Senada, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Arya Kharisma menilai masalah kemudahan perizinan dan upaya menarik investasi tidak cukup menjadi landasan bagi UU Cipta Kerja masuk ke semua lini.

"Soal investasi, kenapa akhir-akhir ini dibilang butuh menarik investasi, tapi kondisinya baik, naik terus. Ironisnya ini tidak beriringan dengan daya serap tenaga kerja. Sudah bahan baku tidak diambil dari dalam negeri, serapan tenaga kerjanya juga tidak besar," katanya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Najih Prastiyo menyoroti banyaknya aturan turunan UU Cipta kerja yang akan disusun nantinya yang justru kontradiktif dengan keinginan Presiden Jokowi untuk menyederhanakan aturan.

Sumber: ANTARA

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co