Ekonomi

Dear Pemerintah, Ini Saran Supaya Penerimaan Pajak Lebih Optimal!

Banyak cara yang bisa dilakukan pemeringah untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak selain rencana kenaikan tarif dan perluasan objek PPN


Dear Pemerintah, Ini Saran Supaya Penerimaan Pajak Lebih Optimal!
Ilustrasi - Pajak (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Pemerintah disarankan untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak selain melalui rencana kenaikan tarif dan perluasan objek PPN. Sebab, masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah.

“Terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak banyak cara lainnya, masalahnya pemerintah mau atau tidak lakukan itu,” kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Akurat.co, Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Diantaranya, kata Bhima, pertama meningkatkan kepatuhan wajib pajak besar paska tax amnesty 2016 lalu. Lalu, menutup celah penghindaran pajak lintas negara lewat pertukaran data pajak antar otoritas di negara lain dan melalui serangkaian regulasi.

Kemudian, mengejar pajak digital atau perusahaan besar yang memiliki kehadiran ekonomi yang signifikan (economic presence) di Indonesia. Sebagai catatan, AS menargetkan pajak atas iklan di konten YouTube yang ditonton oleh warga AS meski creator-nya tidak berada di AS.

Strategi selanjutnya, dengan melakukan pajak karbon untuk meningkatkan kontribusi pajak sektor ekstraktif sekaligus mengendalikan sektor yang punya eksternalitas negatif ke lingkungan hidup, memperbesar objek cukai ke barang yang berbahaya bagi kesehatan.

Dan terakhir, evaluasi total insentif perpajakan seperti PPnBM bagi kendaraan bermotor dan pajak ke korporasi yang kontribusinya kecil ke pemulihan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

“Ada perusahaan dikasih insentif pajak tapi malah phk karyawan ya setop dulu obral insentifnya,” tambahnya. 

Sebagai informasi, pemerintah berencana bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk berbagai bahan kebutuhan pokok atau sembako melalui draf revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Lewat Beleid RUU KUP tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen di pasal pasal 7 ayat 1.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan bahwa rencana tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak.

“Jika saat pandemi kita bertumpu pada pembiayaan utang karena penerimaan pajak turun, bagaimana dengan pasca-pandemi? Tentu saja kembali ke optimalisasi penerimaan pajak,” katanya dikutip melalui akun Twitter @prastow beberapa waktu lalu. []

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu