Ekonomi

Dear Pemerintah, Ini 6 Dampak Kenaikan Cukai Rokok terhadap Industri

Dear Pemerintah, Ini 6 Dampak Kenaikan Cukai Rokok terhadap Industri
Pekerja menyelasaikan pembuatan rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (24/10). Pemerintah menetapkan untuk menaikkan tarif cukai rokok mulai 1 Januari 2018 mendatang sebesar 10.04 persen mendatang dengan pertimbangan untuk mencegah peredaran rokok ilegal serta mengendalikan konsumsi rokok. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/pras/17.)

AKURAT.CO Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menilai keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok rata-rata sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HJE) 35 persen per 1 Januari 2020 akan memberikan dampak negatif terhadap industri. 

Sekretaris Jenderal Gappri Willem Petrus Riwu mengatakan, kebijakan tersebut cukup mengejutkan industri. Sebab, biasanya pemerintah hanya menaikkan cukai per tahun sekitar 10 persen. 

"Selama ini, pemerintah menaikkan cukai rata-ratanya sekitar 10 persen kecuali tahun 2020," katanya dalam diskusi media bertajuk 'Masa Depan Industri Hasil Tembakau Pasca Kenaikan Cukai' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

baca juga:

Masalah pertama, akan terjadi penurunan volume produksi sebesar 15 persen di tahun 2020.

Kedua, penyerapan tembakau dan cengkeh akan menurun sampai 30 persen. Alhasil, sekitar 400-an pabrik rokok kecil menengah terancam gulung tikar.

"Keempat, terganggunya ekosistem pasar rokok dan juga bakal ada rasionalisasi karyawan di pabrik," jelasnya.

Keenam, maraknya rokok ilegal yang dalam dua tahun ini sudah menurun. Rokok ilegal menurun selain karena gencarnya penindakan juga dikarenakan kebijakan cukai dan HJE yang moderat beberapa tahun terakhir.

"Dampaknya ya semua kena. Tinggal siapa yang nafasnya paling kuat dan itu biasanya golongan 1 yang tembakaunya untuk 5-6 tahun. Kalau yang industri kecil-kecil, beli (tembakau) hari ini untuk hidup hari ini," jelasnya.

Ia menerangkan, industri hasil tembakau (IHT) merupakan industri strategis, yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara sebesar 10 persen dari APBN atau sekitar Rp200 triliun melalui cukai, pajak rokok daerah, dan PPN. Ditambah lagi, IHT juga menyerap 7,1 juta jiwa meliputi petani, buruh, pedagang eceran, dan industri terkait.

"Pertanyaannya, kalau mau mematikan industri ini apakah sudah ada penggantinya? Apakah benar jika pabrikan rokok dalam negeri tidak beroperasi maka kesehatan masyarakat dan polusi udara lebih baik secara signifikan?," tegasnya.

Berdasarkan data AC Nielsen, Willem menerangkan, saat ini kondisi IHT masih mengalami tren negatif atau turun 1-3 persen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Sementara itu, produksi pada semester I-2019 turun 8,6 persen secara yoy. []