Ekonomi

Dear Pemerintah, Coba Perhatikan Kondisi Sektor Ritel yang Kian Terpuruk

Pengamat ritel Yongky Susilo meminta pemerintah memperhatikan kondisi ritel yang semakin terpuruk di awal tahun ini dengan pemberlakuan PPKM.


Dear Pemerintah, Coba Perhatikan Kondisi Sektor Ritel yang Kian Terpuruk
Pengunjung beraktivitas di pusat perbelanjaan Lippo Mall Kemang, Jakarta, Sabtu (31/10/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Pengamat ritel Yongky Susilo meminta pemerintah memperhatikan kondisi ritel yang semakin terpuruk di awal tahun ini dengan pemberlakuan PPKM.

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum memberikan stimulus untuk sektor ritel yang selama ini mendapatkan pembatasan paling banyak dalam pemberlakuan PSBB hingga PPKM.

"Sampai hari ini belum ada bantuan atau subsidi apapun dari pemerintah, selama ini hanya konsumen saja dibantu, tapi ritel sebagai sasaran utama PPKM tidak dibantu," kata Yongki saat dihubungi Akurat.co, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Ia pun menyarankan agar pemerintah memberikan keringanan berupa subsidi gaji pegawai ritel sebesar 30 persen. Apalagi, selama ini ritel berusaha untuk tidak melakukan PHK, sehingga subsidi pegawai dinilai sangat dibutuhkan selama PPKM berlangsung.

"Selama ini kami jadi target utama (PSBB/PPKM), untuk itu tolong subsidi pegawai misalnya 30 persen dibayar pemerintah lewat perusahaan. Ini kan lagi kesusahan, sementara pemerintah minta jangan PHK," ujarnya.

Ia juga meminta agar pemerintah membebaskan pengusaha ritel dari pungutan pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) hingga pembebasan Pajak Bumi Satu (PB 1), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan berbagai pungutan lainnya.

Menurutnya, biaya pajak tersebut dapat dialihkan untuk membayar gaji pegawai dan bertahan selama pemberlakuan PPKM.

"Pemerintah harus kasih keringanan jadi bantuan pemerintah harus ujung ke ujung terutama mal. Misalnya tolong jangan ada pungutan dulu. Pemerintah tunda saja pajak sudah membantu sebenarnya misalnya PB1 pajak restoran di ditiadakan dulu, ini biar uangnya bisa dialihkan bayar pegawai," kata Yongki.

Seperti diketahui, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa hingga Bali. Aturan ini berlaku selama dua minggu mulai 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021.

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co