News

Data Pemilu Akan Digabung dengan Data Kementerian

Kedepan data yang diintegrasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh sistem Satu Data Indonesia


Data Pemilu Akan Digabung dengan Data Kementerian
Ilustrasi (Foto: Istimewa)

AKURAT.CO - Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan beberapa kementerian membuahkan hasil. Salah satu hasil koordinasi adalah kesepakatan integrasi data pemilu dengan data milik kementerian.

Anggota KPU Viryan Aziz mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi bersama beberapa kementerian membahas hal tersebut. Pembahasan dilakukan di Bali pada 13-19 November 2021.

"Tanggal 13-16 November, KPU RI melakukan rapat koordinasi dengan 9 Kementerian dan lembaga terkait di Bali untuk manajemen data. Jadi kami ingin mengintegrasikan data kepemiluan dengan data dari berbagai kementerian/lembaga," kata Viryan saat menjadi narasumber dalam webinar bertema 'Satu Data Pemilu untuk Satu Data Indonesia' yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube KPU, Rabu (1/12/2021). 

Ia mengatakan bahwa pertemuan yang dilakukan di Bali tersebut masih akan ditindaklanjuti dengan rapat-rapat yang menagatur teknis pengintegrasian data.

"(Pertemuan di Bali) kemudian kami lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan teknis yang muara akhirnya adalah KPU RI berikhtiar bagaimana data kepemiluan ini terintegrasi menjadi satu bagian dari skenario yang dibangun oleh pemerintah," imbuhnya. 

Ia juga mengatakan bahwa ke depan, integrasi data dapat dimanfaatkan oleh sistem Satu Data Indonesia. Dalam jangka panjang, data tersebut bisa didayagunakan oleh berbagai kementerian lembaga untuk urusan-urusan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, Viryan menerangkan bahwa KPU akan bersikap proaktif menyikapi Perpres Nomor 39 tahun 2019 terkait kebijakan Satu Data. Ia menyebut, kebijakan tersebut dapat memberi manfaat untuk masyarakat luas.

"KPU RI merespon sangat aktif terkait dengan Perpres tersebut, dan kami sadar Perpres tersebut bertujuan agar tata kelola data berbagai data dalam kehidupan pemerintahan Indonesia bisa efisien, efektif dan memberikan manfaat sebaik-baiknya, setinggi-tingginya untuk kehidupan masyarakat indonesia," katanya. 

Dalam forum yang sama, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengingatkan KPU untuk melakukan pemutakhiran data, sinkronisasi dan kerja bersama untuk Satu Data Indonesia. 

"Jangan sampai data-data palsu digunakan untuk pendaftaran partai politik, calon independen atau kepala daerah, sehingga mengantarkan orang-orang yang tidak mewakili pilihan rakyat bisa jadi pemimpin," kata Moeldoko. 

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Perpres No 39 tahun 2019.  Aksi tersebut diinisiasi Jokowi karena pemerintah mengaku kesulitan memperoleh data yang berkualitas dan tidak adanya standar pengelolaan data. Jokowi lalu menerbitkan Perpres Nomor 39 tahun 2019 sebagai upaya mengejar sinkronisasi data agar terpadu, terintegrasi serta data yang dimiliki pemerintah berkualitas. 

Kebijakan tersebut diharapkan menjadi kunci dari berbagai permasalahan data di Indonesia, seperti sulitnya mendapatkan data termutakhir dan berkualitas akibat tidak adanya koordinasi antar institusi sehingga data yang dihasilkan sering tumpang tindih dan tidak sinkron.[]