Ekonomi

Data Bantuan Sosial Jadi Acuan Penyaluran Program Subsidi Energi

Data Bantuan Sosial Jadi Acuan Penyaluran Program Subsidi Energi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Public Launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Public launching ini bertujuan untuk dapat melakukan diseminasi program-program Pemerintah Pusat dan Daerah maupun para stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. (Dokumentasi: Istimewa/ESDM)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku sangat mendukung penyaluran program subsidi tepat sasaran menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut dia DTKS bisa digunakan dalam pembelian BBM subsidi ataupun penyaluran bantuan langsung tunai (BLT)."Dengan data ini untuk tepat sasaran bisa dilaksanakan dan kemudian bantuan langsung ini bisa dialokasikan lebih tepat lagi," ujarnya di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Arifin menuturkan penggunaan DTKS membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait. Selain penggunaan DTKS, pemerintah juga menggulirkan program-program pembatasan mulai dari peraturan yang sedang digodok hingga digitalisasi SPBU bekerja sama dengan Korlantas Polri untuk mendapatkan data-data kendaraan.

baca juga:

"Biasanya dalam BPKB kendaraan, STNK, itu ada CC sekian liter dan kapasitas volume yang selama ini banyak dimodifikasi yang tadinya cuma 60 liter dimodifikasi menjadi 100 liter, ada juga yang sampai 400 liter. Kebanyakan bukan mengangkut komoditas tetapi mengangkut BBM yang arahnya meleset," kata Arifin.

Arifin mengharapkan razia aparat bisa diintensifkan kembali terhitung sejak semester kedua sampai akhir tahun ini, sehingga kasus-kasus penimbunan BBM bersubsidi dapat terungkap dan pelakunya menerima ganjaran hukum.

Sejauh ini, pemerintah masih mengkaji harga BBM subsidi yang akan naik dan dampaknya terhadap inflasi, sehingga membutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait lainnya.[]

Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama antara AkuratCo dengan Warta Ekonomi. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari Warta Ekonomi.
Sumber: Warta Ekonomi