Ekonomi

Daripada Tutup Jam 5 Sore, Pengusaha Restoran Pilih Lockdown Asal Ada Kompensasi!

Pemerintah berencana bakal merevisi aturan jadwal operasional untuk mal dan restoran jadi tutup pukul 17.00 atau 5 sore


Daripada Tutup Jam 5 Sore, Pengusaha Restoran Pilih Lockdown Asal Ada Kompensasi!
Ilustrasi restoran (Unsplash)

AKURAT.CO Pemerintah berencana bakal merevisi aturan jadwal operasional untuk mal dan restoran jadi tutup pukul 17.00 atau 5 sore, dari sebelumnya mal boleh buka sampai pukul 20.00.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin menilai kebijakan tersebut kurang efektif dan merugikan pihak usaha.

Ia mengatakan kondisi restoran juga tingkat kunjungannya sudah berkurang hanya 5 sampai 10% meski pemerintah mengizinkan tingkat kunjungan 25%. Maka ketika restoran ditutup pada pukul 17.00, maka dipastikan omzet untuk jam sore dan malam tak didapatkan sehingga menyebabkan kerugian.

"Kalau jam 5 itu namanya disiksa, bahkan ada yang sudah buka rugi," ujarnya.

Pasalnya pemberlakuan PPKM selama mingguan hanya memberi ketidakpastian bagi dunia usaha. Untuk itu, ia memilih untuk pemerintah melaksanakan lockdown penuh satu bulan dengan memberikan berbagai kompensasi hingga bantuan untuk dunia usaha.

"Saya lihatnya kalau mau dilockdown  jangan tanggung, seminggu perpanjangan lagi ini bikin ketidakpastian.  Lockdown aja satu bulan, restoran atau usaha ini diberikan bantuan, atau kompensasi yang jelas, harus sharing the pain," ujarnya saat dihubungi Akurat.co, Selasa (29/6/2021).

Menurutnya selama ini restoran dan mal menjadi target pemberlakuan PPKM, namun banyak tanggungan tetap dibiayai sendiri seperti gaji pegawai, listrik, hingga biaya sewa. 

Untuk itu, pihaknya mengharapkan pemerintah harus bisa menyeimbangkan kebijakan gas dan rem untuk pengendalian COVID-19. Pemerintah harus bisa memberikan kompensasi uang sewa tempat dan service charge untuk para tenant mal. Kemudian pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Restoran (PB1) sementara tidak dibayarkan untuk membantu pengusaha terdampak.

"Gas rem harus balance, jangan rem terus ditancap tapi tidak ada gas. Kalau mau lockdown jangan malu-malu.  Bikin 1 bulan dengan kompensasi semua uang sewa tempat dan service charge serta PBB dan pajak PB1 boleh tidak dibayar. Karena Pemerintah yang bayar," pintanya.