News

Dana Bansos Ditambah Rp39 T, Mardani: Publik Tak Ingin Kasus Korupsi Terulang

Mardani Ali Sera: Publik sangat berharap tidak ada kasus korupsi bantuan sosial seperti yang sebelumnya dilakukan oleh mantan Mensos Juliari Batubara.


Dana Bansos Ditambah Rp39 T, Mardani: Publik Tak Ingin Kasus Korupsi Terulang
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Dok Pribadi)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan tambahan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebesar Rp39,19 triliun untuk tambahan bansos.

Politikus PKS Mardani Ali Sera menyampaikan, masyarakat sangat berharap agar dalam beberapa bulan ke depan tidak ada kasus korupsi bantuan sosial yang sebelumnya dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Publik amat berharap dalam beberapa bulan ke depan tidak ada kasus ‘kutipan’ yang menjerat pejabat kita," kata Mardani sebagaiman yang dikutip AKURAT.CO dalam cuitan di akun Twitter-nya @MardaniAliSera, Jakarta, Minggu (18/7/2021).

Anggota Komisi II DPR RI ini meminta kepada pemerintah untuk dapat mengedepankan mitigasi korupsi, salah satunya dengan mengefektifkan peran pengawas internal serta masyarakat. Namun menurutnya, hal itu harus dimulai dengan keterbukaan informasi mengenai program-program bansos.

"Harus dimulai dari pemerintah dengan keterbukaan informasi mengenai program-program, diiringi dengan informasi pengadaan dan realisasinya," terangnya.

Untuk diketahui, Koordinator PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebesar Rp39,19 triliun yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Bantuan itu meliputi pertama pemberian beras Bulog 10 kg untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua bantuan sosial tunai 10 juta KPM. Ketiga pemberian tambahan ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta KPM sembako," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Sabtu (17/7/2021).

Kemudian, tambahan untuk 5,9 juta KPM usulan, tambahan anggaran untuk kartu pra kerja senilai Rp10 triliun, dan juga subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021.