News

Dalami Aliran Korupsi PDPDE Sumsel, Kejagung Periksa Istri Tersangka

Kejagung telah menetapkan empat orang tersangka salah satunya Direktur Utama PDPDE Sumsel Caca Isa Saleh


Dalami Aliran Korupsi PDPDE Sumsel, Kejagung Periksa Istri Tersangka
Gedung Bundar Jampidsus. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung terus mendalami perkara dugaan korupsi pembelian Gas Bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (PD) Pertambangan Dan Energi (PDE) Sumatera Selatan.

Saksi yang diperiksa adalah EB, istri tersangka Caca Isa Saleh (CISS). Saksi diperiksa terkait pendalaman aliran transaksi keuangan PDPDE Gas.

"Pemeriksaan saksi guna kepentingan penyidikan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi dimaksud," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10/2021).

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan empat orang tersangka. Awalnya, Kejagung menetapkan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa, A Yaniarsyah; dan Direktur Utama PDPDE Sumsel Caca Isa Saleh S sebagai tersangka.

Sekitar sepekan setelah keduanya ditetapkan tersangka, Kejagung menetapkan mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin dan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa dan juga merangkap sebagai Komisaris Utama PT PDPDE Gas serta menjabat sebagai Direktur PT PDPDE Gas, Maddai Madang (MM) sebagai tersangka.

Kasus ini berawal pada tahun 2010, yakni Pemerintah Provinsi Sumsel memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian Negara dari J.O.B PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil and Gas Ltd, dan Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar15 MMSCFD.

"(Pembelian tersebut) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak Dan Gas (BP MIGAS) atas permintaan gubernur Sumatera Selatan," ungkap Leo.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan Kepala BP Migas tersebut yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara tersebut adalah BUMD Provinsi Sumsel, yakni PDPDE Sumsel.

"Akan tetapi, dengan dalih PDPDE Sumsel tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumsel bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa," katanya.

Kedua perusahaan tersebut kemudian membentuk perusahaan patungan, yakni PT PDPDE Gas dengang komposisi kepemilikan sahamnya 15% untuk PDPDE Sumsel dan 85% untuk PT DKLN.

Dalam pelaksanaan pembelian gas bumi tersebut terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerugian keuangan tersebut terdiri, sebesar US$30.194.452.79 yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010–2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

"Kemudian, sejumlah US$63.750,00 dan Rp2.131.250.000,00 (Rp2,1 miliar) yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel," katanya.[]