News

Cuma Sanksi Peringatan Keras, DKPP Dinilai Tumbalkan Petinggi Bawaslu Kalsel

Cuma Sanksi Peringatan Keras, DKPP Dinilai Tumbalkan Petinggi Bawaslu Kalsel


Cuma Sanksi Peringatan Keras, DKPP Dinilai Tumbalkan Petinggi Bawaslu Kalsel
Ilustrasi - Pemilu (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO Juru Bicara Tim Hukum Hukum Pasangan Calon Gubernur Kalsel Haji Deny Indraya-Difriadi Darjad (H2D), Muhamad Raziv Barokah mengaku sangat kecewa atas putusan
sanksi peringatan keras kepada petinggi Bawaslu Kalsel saat Pilkada 2020 yang lalu.

Sanksi yang hanya berupa peringatan keras itu dinilainya berbanding terbalik dengan jalannya persidangan yang digelar Rabu 10 Februari 2021.

"Fakta-fakta penting yang seharusnya menjadi perhatian utama DKPP, justru luput dalam pertimbangan putusan yang baru saja dibacakan," kata Raziv dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (9/2/2021).

Raziv menilai DKPP tidak mempertimbangkan fakta terdapat dua putusan kajian yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kalsel untuk satu laporan yang sama, yaitu laporan penggunaan tagline kampanye oleh Petahana.

"Versi pertama menyatakan seluruh unsur pelanggaran terpenuhi, versi kedua menyatakan ada satu unsur yang tidak terpenuhi. Dengan adanya dua versi putusan saja sudah cukup beralasan untuk memecat seluruh komisioner Bawaslu Kalsel," ucap dia.

Namun DKPP, lanjut Raziv hanya mempertimbangkan putusan versi kedua dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap seorang komisioner berdasarkan putusan versi kedua tersebut.

"Bahkan DKPP sama sekali tidak mempertimbangkan fakta adanya dua kajian tersebut, seakan-akan hal demikian sama sekali tidak masalah. Sesuatu yang tentu sangat aneh, ada apa dengan DKPP," kata Raziv.

Raziv juga mengatakan bahwa DKPP juga tidak mempertimbangkan fakta bahwa empat komisioner Bawaslu Kalsel yang lain tidak membaca hasil kajian sebelum memutus. Padahal, hasil kajian merupakan dokumen tertulis di mana seluruh klarifikasi dari para pihak dan ahli dituangkan.

"Kami merasa ada kalimat yang dipelintir seakan-akan hasil kajian tersebut belum selesai sehingga belum dapat dibaca oleh komisioner lain selain Azhar Ridhanie, sehingga hanya Azhar yang terkesan bersalah. Padahal, rapat pleno pengambilan putusan harus berdasarkan hasil kajian. Sekali lagi kenapa putusan DKPP menjadi aneh," ujarnya.

Selain itu, Raziv juga menyebutkan bahwa Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah terbukti telah berbohong dihadapan Majelis DKPP terkait tidak diberikannya Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang merupakan hak Para Saksi kepada Pengadu. Saat itu, Erna beralasan Pengadu meminta BAP Saksi tanpa disertai surat kuasa, sehingga disuruh melengkapi surat kuasa terlebih dahulu.

"Padahal faktanya, pengadu telah meminta BAP Saksi disertai dengan 20 (dua puluh) surat kuasa atas nama seluruh saksi yang diajukan, namun ditolak dengan alasan BAP Saksi merupakan dokumen yang dikecualikan," ungkapnya.

Dikatakan Raziv, setelah menerima surat penolakan tersebut, Pengadu beserta tim mendatangi Bawaslu Kalsel dan terjadi perdebatan sengit, hingga akhirnya Bawaslu Kalsel memberikan BAP Saksi-Saksi.

"Ketua DKPP dalam persidangan sempat menyatakan akan memecat teradu yang ketahuan berbohong, ironisnya, Erna Kasypiah justru direhabilitasi nama baiknya. Mengapa DKPP berbalik melakukan rehabilitasi kebohongan," urai Raziv.

Tim Hukum Pasangan Haji Denny Indrayana-Difriadi Darjad itu mengaku sangat kecewa dan menyayangkan putusan DKPP, karena tiga fakta yang krusial tersebut justru luput dari perhatian DKPP.

"Ini bukan hanya persoalan profesionalitas semata, melainkan perihal keadilan demokrasi dan integritas penyelenggara pemilu yang menentukan bagaimana nasib rakyat Kalimantan Selatan selama 5 tahun kedepan," ucapnya.

"Bagi kami jelas putusan DKPP yang hanya menumbalkan salah satu komisioner saja menimbulkan banyak pertanyaan menggelitik, ada apa dengan DKPP," pungkasnya.[]