Ekonomi

Cukai Makin Tinggi, Mafia Rokok Ilegal Terkesan Dibiarkan Pemerintah

Cukai Makin Tinggi, Mafia Rokok Ilegal Terkesan Dibiarkan Pemerintah
Ketua Umum GAPPRI, Henry Najoan. (Jawapos.com/Rozak)

AKURAT.CO Usai pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tertimbang 10 persen pada 3 November 2022, hingga kini belum mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pengaturan tarif CHT untuk tahun 2023 dan 2024. 

Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, berpendapat, belum dikeluarkannya PMK tersebut akan berimbas pada kelangsungan usaha pelaku industri hasil tembakau (IHT) legal yang mengalami dilema karena ketidakjelasan aturan pemerintah. 

Dia menyoroti kebijakan cukai yang sangat eksesif selama tiga tahun ini serta dua tahun mendatang. Pasalnya, tidak selaras dengan kebijakan pembinaan IHT legal nasional yang berorientasi menjaga lapangan kerja atau padat karya, memberikan nafkah petani tembakau dan cengkeh serta menjaga kelangsungan investasi. 

baca juga:

"Implikasi kebijakan cukai yang sudah berlangsung tiga tahun berturut-turut ini, ditambah dua tahun mendatang akan berdampak negatif bagi iklim usaha IHT legal, potensi PHK tenaga kerja massal, serapan bahan baku dari petani tembakau dan cengkeh akan berkurang. Mau dibawa ke mana nasib IHT legal nasional  ini," jelas Henry Najoan dalam keterangannya, Rabu (30/11/2022). 

Dia mengatakan, kenaikan tarif cukai yang sangat eksesif secara berturut-turut menyebabkan disparitas harga rokok legal dibandingkan rokok ilegal semakin lebar. Sebagaimana hasil kajian lembaga riset Indodata tahun 2021 yang menyatakan bahwa peredaran rokok ilegal mencapai 26,30 persen, sebanding dengan Rp53,18 triliun potensi besaran pendapatan negara yang hilang akibat peredaran rokok ilegal. 

"Bahwa selama tiga tahun berturut-turut tarif cukai dikatrol sangat eksesif yang menyebabkan rokok ilegal sangat marak. Kelihatan sekali terjadi pembiaran atas praktik mafia produsen rokok ilegal yang sangat merugikan rokok legal," ujar Henry Najoan. 

Dia menyebut IHT seolah dijadikan sapi perah yang diambil cukai dan pajaknya tetapi nasibnya tidak diperhatikan. Henry Najoan pun membeberkan beratnya pungutan langsung negara terhadap produk tembakau yang menjadi semakin berat karena kenaikan cukai. 

IHT legal nasional selain dipungut melalui CHT juga dibebani Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar 10 persen dari nilai cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 9,9 persen dari harga jual eceran hasil tembakau. Jika dijumlahkan, pungutan ketiga komponen pungutan langsung tersebut berkisar di 76,3 sampai 83,6 persen dari setiap batang rokok yang dijual, bergantung golongan dan jenis rokok yang diproduksi. Sisa 16,4 sampai 23,7 persen untuk pabrik membayar bahan baku, tenaga kerja dan overhead serta Corporate Social Responsibility (CSR). 

"Artinya, harga rokok ilegal sudah menang bersaing walau harganya hanya sekitar 20 persen atau seperlima dari harga rokok legal. Kok masih ditambah lagi beban kenaikan tarif untuk 2023 dan 2024, semakin berat beban IHT legal," kata Henry Najoan. 

Dia juga mengungkapkan kondisi IHT legal nasional saat ini perfomanya sedang turun drastis, terlebih di masa pandemi Covid-19. Adanya kebijakan kenaikan harga BBM dan perekonomian yang tidak menentu sangat berdampak pada pengusaha rokok, khususnya bagi industri kecil. Selain itu, kenaikan cukai rokok tidak serta merta membuat industri dapat menyesuaikan dengan besaran tarif yang baru. 

"Kenaikan tarif cukai dampaknya bagi Industri rokok lebih pada pengurangan produksi, sedangkan bagi karyawan dampaknya akan terjadi pengurangan jam kerja karena produk menurun, bahkan berpotensi terjadi adanya efisiensi belanja bahan baku. Tapi, kalau sudah tidak bisa ya ujung-ujungnya pasti kami melakukan rasionalisasi (PHK)," paparnya. 

Dari situasi yang kompleks akibat kebijakan kenaikan cukai, GAPPRI berharap pemerintah memberikan relaksasi pembayaran pita cukai sebagaimana yang telah dilakukan periode tahun 2020-2022. 

"Kami berharap kondisi industri rokok legal yang sedang terpuruk seperti saat ini, pemerintah dapat memberikan relaksasi pembayaran pemesanan pita cukai dari 60 hari menjadi 90 hari pada tahun 2023 dan 2024," pungkas Henry Najoan.